INGGRIS

Lebih dari 6 Juta Wajib Pajak Ajukan Kelonggaran Pelaporan SPT Tahunan

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Januari 2021 | 16:15 WIB
Lebih dari 6 Juta Wajib Pajak Ajukan Kelonggaran Pelaporan SPT Tahunan

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Otoritas pajak Inggris, HM Revenue & Customs (HMRC) mendorong wajib pajak untuk mengajukan relaksasi dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum akhir Januari 2021 untuk menghindari denda administrasi.

HMRC menyatakan wajib pajak yang tidak bisa melaporkan SPT Tahunannya sesuai batas waktu dapat terbebas dari denda administrasi asalkan mengajukan permohonan lapor SPT melewati tenggat dan disertai alasan yang jelas.

"Kami ingin mendorong sebanyak mungkin orang melaporkan SPT tepat waktu. Tetapi jika wajib pajak tidak dapat melakukannya karena pandemi Covid-19, kami akan menerima jika disertai alasan yang masuk akal," kata HMRC dalam keterangan resmi, Senin (11/1/2021).

Baca Juga:
WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

HMRC mengambil kebijakan lunak untuk pelaporan SPT bebas denda jika permohonan dikirimkan oleh wajib pajak sebelum akhir Januari 2021. Otoritas pun memberikan panduan beberapa alasan yang bisa digunakan wajib pajak untuk menunda penyampaian laporan pajaknya.

Misal, wajib pajak tidak dapat mengisi dan menyampaikan SPT dengan tepat waktu karena memiliki anak yang masih menjalani kegiatan belajar dari rumah. Beban mengurus anak pada masa pandemi merupakan salah satu alasan yang akan diterima otoritas untuk permohonan penundaaan penyampaian SPT.

Otoritas juga memberikan perlakuan khusus apabila wajib pajak terpapar virus Corona sehingga tidak dapat menyampaikan SPT secara tepat waktu. Hingga saat ini, HMRC mencatat tidak sedikit wajib pajak yang sudah memanfaatkan fasilitas administrasi pajak ini.

Baca Juga:
DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Hingga 4 Januari 2021, sudah ada 6 juta lebih permohonan wajib pajak untuk menunda penyampaian SPT Tahunan. Permohonan penundaan tersebut sebagian besar berasal dari sekitar 12 juta orang yang menjalankan usaha atau wiraswasta, tuan tanah dan yang memiliki banyak sumber penghasilan.

Menkeu Rishi Sunak bahkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang periode penyampaian SPT Tahunan dari 31 Januari menjadi Maret 2021. Wacana kebijakan tersebut disambut baik karena akan menguntungkan otoritas dan wajib pajak.

Sementara itu. CEO aplikasi pajak Untied Kevin Sefton mengatakan opsi untuk memperpanjang periode penyampaian SPT akan sangat membantu wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Baca Juga:
Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selain itu, HMRC juga akan terhindar dari jutaan surat permohonan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan lewat dari tenggat waktu.

"Kami menyerukan HMRC untuk memperpanjang batas waktu penyampaian SPT guna mengurangi beban administrasi serta mengurangi ketidakpastian bagi para pembayar pajak," tutur Sefton seperti dilansir theguardian.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca