ADMINISTRASI PAJAK

Laporan SPT Tahunan PPh Berstatus Lebih Bayar, Harus Bagaimana?

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Maret 2023 | 12:30 WIB
Laporan SPT Tahunan PPh Berstatus Lebih Bayar, Harus Bagaimana?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib pajak orang pribadi bisa menghasilkan status lebih bayar. Lebih bayar muncul apabila jumlah pembayaran pajak ternyata lebih besar daripada pajak yang semestinya terutang. Jika hal ini terjadi, apa yang perlu dilakukan wajib pajak?

Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan ada beberapa hal yang perlu dipastikan oleh wajib pajak dengan status SPT lebih bayar. Pertama, pastikan pengisian SPT sudah benar, lengkap, dan jelas. Kedua, jika pengisian SPT sudah benar dan statusnya memang lebih bayar, wajib pajak bisa melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

"Jika SPT wajib pajak berstatus lebih bayar, atas lebih bayar tersebut bisa dilakukan restitusi atau permohonan pengembalian melalui laman e-filing," cuit contact center Ditjen Pajak (DJP) saat menjawab pertanyaan netizen, Senin (20/3/2023).

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Ada 3 opsi yang bisa ditempuh agar lebih bayar pajak bisa dikembalikan ke wajib pajak. Pertama, mekanisme restitusi. Kedua, pengembalian melalui Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) Pasal 17C, yakni untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu.

Ketiga, pengembalian melalui SKPPKP Pasal 17D, yakni untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

Perlu dicatat juga, penyampaian SPT menggunakan file csv dari aplikasi e-SPT sudah ditutup. Karenanya, wajib pajak perlu memastikan pengisian SPT menggunakan e-filing (form 1770S atau 1770SS), ataupun e-form (form 1770) DJP Online.

Baca Juga:
Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

"Lampiran SPT disesuaikan dengan keadaan wajib pajak sesuai dengan Lampiran II PER-02/PJ/2019," cuit DJP lagi.

Sebagai tambahan informasi, DJP bisa saja tidak mengakui ada kelebihan pembayaran pajak atas SPT berstatus lebih bayar oleh wajib pajak. Merujuk PER-02/PJ/2019, kelebihan pembayaran pajak dianggap tidak ada apabila lebih bayar tersebut timbul akibat perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem informasi DJP.

Kelebihan pembayaran pajak juga dianggap tidak ada bila SPT lebih bayar disampaikan oleh ASN, TNI/Polri, atau pejabat yang memenuhi 2 ketentuan. Pertama, ASN, TNI/Polri, atau pejabat tersebut menerima penghasilan hanya dari bendahara gaji instansi yang bersangkutan.

Baca Juga:
Pegawai DJP Siap-Siap! Bakal Ada Pelatihan Masif Sambut Coretax System

Kedua, kelebihan pembayaran oleh ASN, TNI/Polri, atau pejabat tersebut berasal dari penghitungan PPh terutang yang menurut wajib pajak lebih kecil dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yang tercantum dalam bukti potong 1721 A2.

Mengingat kelebihan pembayaran pajak dianggap tidak ada, DJP tak akan memberikan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau restitusi atas lebih bayar dalam SPT tersebut. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Jumat, 14 Juni 2024 | 14:58 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Siapa yang Dapat Ajukan Permintaan Sertel WP Badan Pusat dan Cabang?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB