Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lapor Ulang Pemanfaatan Insentif Jadi Dianggap Telat? Ini Kata DJP

A+
A-
27
A+
A-
27
Lapor Ulang Pemanfaatan Insentif Jadi Dianggap Telat? Ini Kata DJP

Tangkapan layar tampilan e-Reporting Insentif Covid-19.

JAKARTA, DDTCNews – Atas permintaan pelaporan ulang pemanfaatan realisasi insentif pajak Covid-19, beberapa wajib pajak khawatir laporan yang disampaikan menjadi terhitung melewati deadline. Contact center DJP, Kring Pajak, memberikan penjelasan terkait hal ini.

Kekhawatiran tersebut disampaikan beberapa wajib pajak kepada Kring Pajak melalui Twitter. Mereka khawatir jika laporan dianggap terlambat, pemanfaatan insentif dibatalkan. Hal ini terutama berlaku untuk insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) sesuai PMK 44/2020.

Dalam sebuah responsnya, Kring Pajak meminta wajib pajak yang mendapatkan email untuk lapor ulang bisa menyampaikan laporan realisasi insentif dengan mengunduh file excel terbaru dengan kode pembetulan 01. Tanggal pelaporan akan mengikuti tanggal saat pelaporan realisasinya.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

“Apabila terdapat pembetulan maka tanggal pelaporan pada BPE [bukti penerimaan elektronik] akan mengikuti tanggal laporan pembetulannya, tetapi sepanjang laporan realisasi normalnya telah dilaporkan tepat waktu maka tidak dianggap terlambat,” tulis Kring Pajak melalui Twitter, Kamis (18/6/2020).

Seperti diketahui, untuk laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM, penerima insentif wajib menyampaikannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 21 DTP, yang menyampaikan laporan adalah pemberi kerja.

Sementara itu, laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan. Adapun batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April—Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli—September 2020).

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Beberapa skema pengawasan dapat disimak pula dalam artikel ‘DJP Awasi Pemanfaatan Insentif PPh Final DTP UMKM, Ini Ketentuannya’, ‘DJP Bisa Terbitkan STP, Ini Skema Pengawasan Insentif PPh Pasal 21 DTP’, dan ‘DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25’.

Permintaan lapor ulang tersebut untuk masa pajak April 2020 yang deadline pelaporannya pada 20 Mei 2020. Namun, sejumlah wajib pajak yang sudah melapor untuk masa pajak Mei 2020 – yang deadline penyampaiannya pada 20 Juni 2020 – bingung harus melakukan pembetulan yang mana.

Kring Pajak menyatakan sejauh sudah menggunakan file excel terbaru, pelaporan tidak perlu diulangi. Namun, untuk lebih memberikan kepastian, Kring Pajak meminta wajib pajak yang bersangkutan untuk menghubungi KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

“Terkait masa pajak apa saja yang dibetulkan, silakan konfirmasi ke KPP. Untuk nomor telepon dan email KPP, silakan cek laman http://pajak.go.id/unit-kerja,” imbuh Kring Pajak. (kaw)

Topik : pelaporan insentif, insentif pajak, Ditjen Pajak, DJP, PMK 44/2020, PPh Pasal 21 DTP. PPh final DTP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 12:08 WIB
KOTA PEKANBARU

Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP