Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Lapkeu Wajar dengan Pengecualian, Boleh Ajukan Restitusi Dipercepat?

A+
A-
4
A+
A-
4
Lapkeu Wajar dengan Pengecualian, Boleh Ajukan Restitusi Dipercepat?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Ryan. Saya adalah staf pajak salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Perusahaan kami ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wajib pajak (WP) kriteria tertentu, sehingga kami bisa mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Akan tetapi, 2 tahun lalu laporan keuangan perusahaan kami mendapat opini wajar dengan pengecualian dari auditor. Pertanyaan saya, apakah perusahaan kami tetap bisa menjadi WP kriteria tertentu?

Terima kasih.

Ryan, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Ryan atas pertanyaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17C dan 17D UU KUP s.t.d.t.d UU HPP serta Pasal 9 ayat (4c) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diberikan kepada WP yang memenuhi kriteria tertentu, memenuhi persyaratan tertentu, atau pengusaha kena pajak berisiko rendah.

Aturan pelaksana mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.03/2021 (PMK 209/2021).

Adapun untuk menjadi WP kriteria tertentu, WP harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 209/2021 yang mengatur:

“(2) Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
  2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

Dari ketentuan di atas dapat dilihat salah satu kriteria untuk menjadi WP kriteria tertentu adalah laporan keuangan diaudit dan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Adapun kata sambung yang digunakan adalah “dan”. Hal ini menandakan ketentuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, apabila satu kriteria tidak terpenuhi, WP akan otomatis tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi WP kriteria tertentu.

Selain itu, laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian juga kini masuk menjadi salah satu materi penelitian dirjen pajak untuk memberikan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak. Pada Pasal 6 ayat (3) PMK 209/2021 mengatur:

“(3) Berdasarkan permohonan Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan, yaitu meliputi:

  1. penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu masih berlaku;
  2. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
  3. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
  4. Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
  5. laporan keuangan Wajib Pajak pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
  6. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

Ketentuan mengenai penelitian formal yang dilakukan dirjen pajak terhadap permohonan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak juga dilakukan secara kumulatif. Apabila pada hasil penelitian tersebut ditemukan satu kriteria yang tidak terpenuhi, permohonan WP akan otomatis gugur.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan perusahaan Bapak tidak memenuhi kriteria menjadi WP kriteria tertentu. Hal ini dikarenakan laporan keuangan perusahaan Bapak mendapat opini wajar dengan pengecualian pada 2 tahun lalu.

Oleh karena kriteria untuk menjadi WP kriteria tertentu bersifat kumulatif maka saat satu kriteria tidak terpenuhi WP akan secara otomatis tidak dapat menjadi WP kriteria tertentu.

Demikian jawaban kami. Terima kasih.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi, konsultasi pajak, restitusi pajak, restitusi dipercepat, PMK 209/2021, DDTC Fiscal Research and Advisory

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 Maret 2022 | 17:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Baru Diwajibkan untuk Memungut PPN, Apa Saja yang Perlu Dilakukan?

Rabu, 16 Maret 2022 | 13:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Tidak Wajib Buat CbCR, Bagaimana Pelaporannya dalam SPT Tahunan?

Selasa, 15 Maret 2022 | 15:50 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bagaimana Ketentuan Rasio Utang dan Modal yang Diatur dalam UU HPP?

Kamis, 10 Maret 2022 | 17:03 WIB
KONSULTASI PAJAK

Transaksi Antarpemungut PPN, Siapa yang Harus Pungut PPN?

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus