Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Kunjungi Irlandia, Presiden Bahas Isu Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Kunjungi Irlandia, Presiden Bahas Isu Perpajakan

Ilustrasi perjanjian pajak internasional.

PARIS, DDTCNews - Presiden Prancis Emmanuel Macron bertolak ke Irlandia pada pekan ini. Sejumlah isu menjadi topik pembicaraan, salah satunya tentang kebijakan perpajakan.

Emmanuel Macron dijadwalkan bertemu Presiden Irlandia Michael Higgins pada Kamis waktu setempat. Selanjutnya pembahasan bilateral kedua negara akan berlanjut saat Macron bertemu Taoiseach atau kepala pemerintahan Michael Martin.

"Perjalanan itu menjadi kunjungan pertama Macron ke Irlandia dan para pemimpin akan membahas sejumlah isu seperti Afganistan, Brexit serta perpajakan," tulis keterangan pemerintah dikutip pada Kamis (26/8/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Pejabat Istana Elysée menyampaikan Prancis dan Irlandia memiliki banyak kesamaan kepentingan. Hal itu berlaku saat keduanya menentang ide PM Inggris Boris Johnson soal skema Brexit. Kedua negara juga berupaya memperkuat hubungan maritim melalui jalur pelayaran.

Namun, isu perpajakan menjadi titik terberat hubungan diplomatik Prancis dengan Irlandia. Pasalnya, Pemerintah Irlandia secara konsisten menolak proposal kesepakatan pajak global khususnya opsi penerapan pajak perusahaan minimum sebesar 15%. Isu perpajakan ini menjadi agenda khusus karena kedua menkeu akan ikut terlibat dalam pembicaraan bilateral pada pekan ini.

"Prancis masih percaya bahwa Irlandia belum sepenuhnya menutup pintu untuk bergabung dalam kesepakatan yang dibuat OECD. Ini akan menjadi fokus pembicaraan kami," ujarnya.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Prancis, lanjutnya, akan lebih banyak mendengar posisi kepentingan Irlandia terkait dengan proposal konsensus pajak global. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama resistensi Irlandia adalah potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kesepakatan global.

Banyak perusahaan digital multinasional yang berkantor di Irlandia seperti Google, Apple dan Facebook. Kontribusi ekonomi dari perusahaan digital menyerap 33% dari total angkatan kerja nasional. Selain itu, gaji besar yang diberikan perusahaan juga ikut menyumbang penerimaan pajak. Kombinasi setoran PPh badan dan orang pribadi karyawan mencapai 50% dari total pendapatan pajak Irlandia.

Sementara itu, proses pembahasan isu perpajakan antara Prancis dan Irlandia diprediksi berlangsung alot. Pasalnya, Pemerintah Irlandia akan terus mempertahankan tarif PPh badan sebesar 12,5% sebagai bentuk kedaulatan kebijakan fiskal.

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

"Mitra Eropa kami tahu bahwa pajak adalah masalah kedaulatan, bahkan dengan usulan OECD sekalipun tidak akan mencegah Irlandia terus mengelola kebijakan perpajakan yang berlaku saat sebagai urusan kedaulatan," kata seorang pejabat senior pemerintah Irlandia dikutip dari politico.eu. (sap)

Topik : kesepakatan pajak global, proposal pajak global, pajak perusahaan minimum, pajak OECD, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 19:30 WIB
INGGRIS

Pajak Plastik Berlaku 2022, Pengusaha Ramai-Ramai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK