Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Krisis Keuangan Makin Parah, Sri Lanka Naikkan Bea Impor Bahan Pokok

A+
A-
0
A+
A-
0
Krisis Keuangan Makin Parah, Sri Lanka Naikkan Bea Impor Bahan Pokok

Warga mengantre untuk membeli gas rumah tangga pada sebuah distributor di Kolombo, Sri Lanka, pada Rabu (1/6/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Dinuka Liyanawatte/wsj/NBL).

COLOMBO, DDTCNews – Bea masuk atas sejumlah barang pokok di Sri Langka mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil pemerintah menyusul krisis ekonomi yang makin parah, akibat tingginya utang luar negeri negara tersebut. Bahan pokok yang bea masuknya dinaikkan, antara lain anggur dan keju.

Menteri Keuangan Ali Sabry menyampaikan langkah ini diambil untuk mencegah impor dan menjaga cadangan mata uang asing. Negara kepulauan itu berada di tengah-tengah krisis ekonomi terburuknya sejak merdeka dari Inggris pada 1948 silam.

“Pemerintah sekarang telah membatalkan perizinan untuk sekitar 369 item dan menggantinya dengan pajak yang jauh lebih tinggi,” ujar salah satu sumber seperti dilansir Free Malaysia Today, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Target utama kebijakan ini adalah barang-barang mewah yang sebagian besar tidak dapat diakses masyarakat Sri Lanka. Barang-barang ini banyak digunakan oleh hotel-hotel yang melayani wisatawan asing sebagai sumber pendapatan utama.

Mulai 1 Juni 2022, keju dan yoghurt impor dikenakan pajak baru sebesar 2.000 rupee, sekitar Rp80.617, per kg. Bea atas cokelat juga dinaikkan sebesar 200%.

Pungutan tambahan juga berlaku untuk buah impor. Sementara itu, bea masuk untuk semua minuman beralkohol dan peralatan elektronik digandakan.

Baca Juga: Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Pemerintah telah memberlakukan larangan impor yang luas pada Maret 2020. Tindakan ini dilakukan dalam upaya untuk melestarikan cadangan devisanya. Namun, secara bertahap kebijakan ini bergerak menuju perizinan impor berbasis biaya.

Saat ini, pemerintah mencabut rezim perizinan demi pajak. Larangan impor kendaraan, suku cadang, dan mesin tetap ada. Meskipun beberapa pembatasan impor telah dilonggarkan, importir tidak dapat menemukan dolar AS untuk melakukan pembayaran karena bank komersial telah kehabisan devisa. (sap)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T
Topik : pajak internasional, krisis keuangan, bea impor, pajak impor, Sri Lanka

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan