SRI LANKA

Krisis Keuangan Makin Parah, Sri Lanka Naikkan Bea Impor Bahan Pokok

Syadesa Anida Herdona | Sabtu, 04 Juni 2022 | 10:00 WIB
Krisis Keuangan Makin Parah, Sri Lanka Naikkan Bea Impor Bahan Pokok

Warga mengantre untuk membeli gas rumah tangga pada sebuah distributor di Kolombo, Sri Lanka, pada Rabu (1/6/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Dinuka Liyanawatte/wsj/NBL).

COLOMBO, DDTCNews – Bea masuk atas sejumlah barang pokok di Sri Langka mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil pemerintah menyusul krisis ekonomi yang makin parah, akibat tingginya utang luar negeri negara tersebut. Bahan pokok yang bea masuknya dinaikkan, antara lain anggur dan keju.

Menteri Keuangan Ali Sabry menyampaikan langkah ini diambil untuk mencegah impor dan menjaga cadangan mata uang asing. Negara kepulauan itu berada di tengah-tengah krisis ekonomi terburuknya sejak merdeka dari Inggris pada 1948 silam.

“Pemerintah sekarang telah membatalkan perizinan untuk sekitar 369 item dan menggantinya dengan pajak yang jauh lebih tinggi,” ujar salah satu sumber seperti dilansir Free Malaysia Today, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Baca Juga:
Dorong Perusahaan Pakai Truk Listrik, Otoritas Ini Beri Insentif Pajak

Target utama kebijakan ini adalah barang-barang mewah yang sebagian besar tidak dapat diakses masyarakat Sri Lanka. Barang-barang ini banyak digunakan oleh hotel-hotel yang melayani wisatawan asing sebagai sumber pendapatan utama.

Mulai 1 Juni 2022, keju dan yoghurt impor dikenakan pajak baru sebesar 2.000 rupee, sekitar Rp80.617, per kg. Bea atas cokelat juga dinaikkan sebesar 200%.

Pungutan tambahan juga berlaku untuk buah impor. Sementara itu, bea masuk untuk semua minuman beralkohol dan peralatan elektronik digandakan.

Baca Juga:
Lagi, Profesional DDTC Raih Sertifikasi Internasional Bidang Pajak

Pemerintah telah memberlakukan larangan impor yang luas pada Maret 2020. Tindakan ini dilakukan dalam upaya untuk melestarikan cadangan devisanya. Namun, secara bertahap kebijakan ini bergerak menuju perizinan impor berbasis biaya.

Saat ini, pemerintah mencabut rezim perizinan demi pajak. Larangan impor kendaraan, suku cadang, dan mesin tetap ada. Meskipun beberapa pembatasan impor telah dilonggarkan, importir tidak dapat menemukan dolar AS untuk melakukan pembayaran karena bank komersial telah kehabisan devisa. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 09:45 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Lagi, Profesional DDTC Raih Sertifikasi Internasional Bidang Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024