Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kota Ini Siap Jadi Pilot Project Untuk DIRE

0
0

MAKASSAR, DDTCNews – Makassar telah menyatakan kesiapannya dalam mendukung kebijakan amnesti pajak. Bahkan, Walikota Makassar Danny Pomanto ingin Makassar menjadi pilot project bagi pemberlakuan DIRE (Dana Investasi Real Estate) di Indonesia. Hal ini disampaikan Danny pada forum yang mempertemukan lima belas walikota dan bupati, sepuluh gubernur, serta sejumlah menteri.

Danny menjelaskan bagaimana geliat pertumbuhan properti di Makassar akan sangat memungkinkan bagi Makassar untuk menjadi pilot project dari kebijakan DIRE. Pasalnya, Makassar menjadi salah satu kota yang memiliki ketahanan ekonomi.

“Di tengah penurunan pertumbuhan tingkat ekonomi di kota-kota lainnya, Makassar justru mampu bertahan pada angka pertumbuhan ekonomi 7,2 - 7,8% di 2016 (Data BI). Karena itu, Makassar bisa menjadi magnet bagi investor bidang properti. Makassar siap menjadi contoh penerapan DIRE di Indonesia,” Jelas Danny, di Istana Negara, kemarin (19/7).

Baca Juga: KPK Minta Bapenda Tertibkan Reklame

Sebagian besar kota-kota di Indonesia memang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu. Seperti di Jawa yang mengalami perlambatan karena terbatasnya penyerapan belanja pemerintah, Sumatera karena terpengaruh oleh turunnya produksi kelapa sawit, Kalimantan Timur akibat penurunan kinerja ekspor tambang, serta Papua karena turunnya produksi mineral.

Kesiapan Walikota Makassar itu juga didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang hadir pada pertemuan itu. Baik Danny maupun Syahrul, keduanya menyatakan siap menjadi pilot project bagi kebijakan tax amnesty.

Forum pertemuan tersebut mengagendakan pengarahan Presiden terkait fasilitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kepentingan penerbitan DIRE. Fasilitas yang dimaksud berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dan tarif BPHTB untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Dengan adanya kebijakan tersebut,seperti dikutip news.rakyatku.com, perusahaan dapat menerbitkan DIRE dengan pemotongan tarif PPh Final hingga 0,5% dari tarif maksimal yang ditetapkan yaitu 5%. Tentu hal ini menjadi daya tarik bagi peserta tax amnesty yang ingin berinvestasi pada tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.

DIRE adalah reksadana yang digunakan sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate (properti).

Reksadana jenis DIRE akan digunakan untuk membeli tanah, bangunan, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, saham dan obligasi perusahaan pengembang yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dikembangkan ke dalam properti. (Amu)

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

“Di tengah penurunan pertumbuhan tingkat ekonomi di kota-kota lainnya, Makassar justru mampu bertahan pada angka pertumbuhan ekonomi 7,2 - 7,8% di 2016 (Data BI). Karena itu, Makassar bisa menjadi magnet bagi investor bidang properti. Makassar siap menjadi contoh penerapan DIRE di Indonesia,” Jelas Danny, di Istana Negara, kemarin (19/7).

Baca Juga: KPK Minta Bapenda Tertibkan Reklame

Sebagian besar kota-kota di Indonesia memang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu. Seperti di Jawa yang mengalami perlambatan karena terbatasnya penyerapan belanja pemerintah, Sumatera karena terpengaruh oleh turunnya produksi kelapa sawit, Kalimantan Timur akibat penurunan kinerja ekspor tambang, serta Papua karena turunnya produksi mineral.

Kesiapan Walikota Makassar itu juga didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang hadir pada pertemuan itu. Baik Danny maupun Syahrul, keduanya menyatakan siap menjadi pilot project bagi kebijakan tax amnesty.

Forum pertemuan tersebut mengagendakan pengarahan Presiden terkait fasilitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kepentingan penerbitan DIRE. Fasilitas yang dimaksud berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dan tarif BPHTB untuk beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Dengan adanya kebijakan tersebut,seperti dikutip news.rakyatku.com, perusahaan dapat menerbitkan DIRE dengan pemotongan tarif PPh Final hingga 0,5% dari tarif maksimal yang ditetapkan yaitu 5%. Tentu hal ini menjadi daya tarik bagi peserta tax amnesty yang ingin berinvestasi pada tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.

DIRE adalah reksadana yang digunakan sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate (properti).

Reksadana jenis DIRE akan digunakan untuk membeli tanah, bangunan, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, saham dan obligasi perusahaan pengembang yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dikembangkan ke dalam properti. (Amu)

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..
Topik : tax amnesty, DIRE, makassar
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:47 WIB
KOTA MAKASSAR
Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:26 WIB
KABUPATEN TANGERANG
Selasa, 20 Agustus 2019 | 19:27 WIB
KOTA BATAM
Senin, 19 Agustus 2019 | 12:32 WIB
KOTA MALANG
Senin, 19 Agustus 2019 | 11:11 WIB
BLITAR
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 18:00 WIB
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kamis, 15 Agustus 2019 | 15:15 WIB
KOTA CIMAHI
Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:12 WIB
KOTA MAKASSAR