Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Korupsi Pengaruhi Investasi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

A+
A-
0
A+
A-
0
Korupsi Pengaruhi Investasi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penciptaan ekosistem antikorupsi akan berpengaruh besar pada investasi di Indonesia.

Jokowi mengatakan negara harus memastikan isu korupsi tidak berdampak pada iklim investasi. Pasalnya, masuknya modal melalui investasi juga akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja.

"Penciptaan ekosistem antikorupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja," katanya dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Kamis (9/12/2021).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jokowi mengatakan semua menteri dan kepala lembaga perlu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus.

Dia menilai pelayanan publik harus menggunakan teknologi untuk digitalisasi, standardisasi, dan transparansi. Secara bersamaan, ujar Jokowi, implementasi sistem penanganan perkara terpadu juga perlu diperkuat sehingga celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi dapat ditutup.

Jokowi menjelaskan investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia. Pemerintah pun menargetkan investasi pada 2022 akan mencapai Rp1.200 triliun, sehingga membutuhkan perizinan yang sederhana, cepat, dan bebas korupsi.

Baca Juga: Tawarkan SBR011, Kemenkeu: Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan

"Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana-sini, terlalu banyak ketidakpastian, dan banyaknya permainan di sana-sini," ujarnya.

Jokowi kemudian berharap Indeks Persepsi Korupsi dapat terus membaik, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Pada 2020, Indonesia berada di peringkat 102, sedangkan Singapura di urutan ke-3, Brunei Darussalam ke-35, dan Malaysia ke-57.

Menurutnya, perlu kerja keras bersama untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga harus dimanfaatkan dengan menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Di sisi lain, Jokowi menambahkan pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Dia menilai pemberantasan korupsi harus mengobati dari akar masalahnya.

"Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya
Topik : Hari Antikorupsi Sedunia, Ditjen Pajak, KPK, korupsi, Jokowi, investasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Mei 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Uji Coba Pengawasan Wajib Pajak dengan Pola Kerja Tim

Rabu, 25 Mei 2022 | 09:30 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Soal Pemeriksaan Pajak, Begini Temuan BPK

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian