BERITA TERKINI
FAKFAK tidak hanya memiliki lanskap alam yang memukau. Sejak lama, wilayah di pesisir barat Papua ini punya peran penting dalam peta perdagangan dunia berkat komoditas unggulannya, yakni pala (Myristica argentea).
Dikenal sebagai Kota Pala, Fakfak peran krusial dalam menyuplai kebutuhan rempah global. Namun, di balik aroma harum biji pala yang mendunia, tersimpan tantangan besar soal optimalisasi nilai tambah dan kontribusinya terhadap penerimaan negara maupun daerah melalui instrumen pajak.
Secara historis, komoditas pala dari Fakfak memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan pala Banda (Myristica fragrans). Bentuknya yang lebih lonjong dan daya tahannya terhadap hama membuat pala Fakfak menjadi primadona. Hingga saat ini, perkebunan pala di Fakfak sebagian besar masih dikelola oleh rakyat secara tradisional (hutan kemasyarakatan).
Namun, ketergantungan pada ekspor bahan mentah (raw material) menciptakan kerentanan ekonomi. Harga pala di tingkat petani seringkali fluktuatif, bergantung pada rantai tengkulak dan permintaan pasar internasional. Di sinilah urgensi hilirisasi muncul.
Hilirisasi bukan sekadar jargon industri, melainkan strategi untuk menggeser kurva nilai tambah ke dalam negeri, yang pada gilirannya akan memperluas basis pemajakan (tax base).
Transformasi komoditas pala, dari memanen biji hingga menjadi produk olahan—seperti minyak atsiri, selai, sirup, hingga kosmetik—akan mengubah profil risiko dan kepatuhan wajib pajak di Fakfak. Secara teknis, terdapat tiga dimensi dampak fiskal dari hilirisasi ini.
Pertama, pajak penghasilan (PPh) dan formalisasi subjek pajak. Munculnya industri pengolahan akan mendorong transisi wajib pajak dari sektor informal ke formal.
Industrialisasi memaksa terciptanya pelaporan keuangan yang akuntabel. Hal ini tidak hanya memperluas basis PPh badan, tetapi juga meningkatkan potensi PPh Pasal 21 dari penyerapan tenaga kerja lokal serta PPh Pasal 23 dari jasa pendukung industri.
Kedua, optimalisasi PPN melalui besaran tertentu. Sebagai komoditas hasil pertanian, hilirisasi akan memperjelas rantai pertambahan nilai. Dengan integrasi industri, pemungutan PPN dengan besaran tertentu (tarif efektif) sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat diimplementasikan secara lebih akuntabel dibandingkan perdagangan di pasar sekunder yang sulit terdeteksi.
Ketiga, restrukturisasi hubungan keuangan pusat-daerah (HKPD). Sejalan dengan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD), kehadiran pabrik pengolahan akan meningkatkan kontribusi pajak daerah melalui penguatan basis PBB-P2 sektor perhutanan dan perkebunan yang lebih terukur nilainya, serta potensi pajak penerangan jalan bagi kas daerah Kabupaten Fakfak.
Mengintegrasikan sektor pala Fakfak ke dalam sistem perpajakan nasional bukanlah perkara mudah. Terdapat beberapa kendala struktural yang perlu dicermati. Pertama, dominasi sektor informal. Sebagian besar transaksi pala terjadi secara tunai. Tanpa adanya pencatatan transaksi yang sistematis, potensi PPh Pasal 22 atas pembelian komoditas perkebunan sering kali luput dari pengawasan (shadow economy).
Kedua, skema pajak UMKM dan literasi fiskal. Pemerintah telah memberikan relaksasi melalui PP 55/2022 dengan tarif PPh final 0,5%. Namun, literasi perpajakan di pelosok Fakfak masih rendah. Banyak petani yang menganggap pajak sebagai beban, bukan kontribusi pembangunan.
Ketiga, logistik dan biaya kepatuhan (compliance cost). Kondisi geografis Fakfak yang menantang turut meningkatkan biaya kepatuhan. Akses menuju kantor pajak atau infrastruktur internet yang belum merata menghambat implementasi sistem coretax secara masif.
Guna mendorong investor membangun pabrik pengolahan di Fakfak, pemerintah perlu meramu strategi tax expenditure dan kebijakan berkelanjutan yang tepat sasaran. Di antaranya, pertama, memberikan tax allowance, yakni pengurangan penghasilan neto bagi investasi di daerah tertentu (sebagaimana diatur dalam (PP 78/2019). Sebagai wilayah prioritas, industri pengolahan pala di Papua Barat seharusnya mendapatkan 'karpet merah' fiskal.
Kedua, implementasi green tax dan ESG. Pala Fakfak tumbuh organik di hutan adat, membuka peluang penerapan pajak hijau. Pada masa depan, produk bersertifikasi berkelanjutan dapat diberikan insentif tambahan, sementara praktik yang merusak ekosistem dikenakan disinsentif fiskal.
Ketiga, sinergi antar-Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Pertukaran data melalui ILAP antara Pemkab Fakfak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) menjadi kunci untuk menutup celah potensi yang hilang.
Kabupaten Fakfak memiliki modal sosial dan alam yang luar biasa. Hilirisasi adalah harga mati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, keberhasilan ini bergantung pada bagaimana kebijakan perpajakan mampu berperan sebagai stimulan. Dengan menyederhanakan administrasi bagi UMKM, memberikan insentif industri, dan memperkuat literasi fiskal, aroma harum pala Fakfak tidak hanya akan tercium di dapur dunia, tetapi juga akan tercermin dalam pertumbuhan penerimaan pajak yang kuat dan berkeadilan. (sap)
