Berita
Rabu, 02 Desember 2020 | 11:06 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 11:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 10:40 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase
Glosarium

Ketentuan Administratif Insentif PPh Orang Pribadi Dirilis

A+
A-
3
A+
A-
3
Ketentuan Administratif Insentif PPh Orang Pribadi Dirilis

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Otoritas pajak China telah menerbitkan aturan mengenai ketentuan administratif insentif pajak penghasilan (PPh) atau Interim Measures of Specific Additional Tax Deduction (the Measures). The measures memuat lima ketentuan yang harus diperhatikan oleh wajib pajak orang pribadi ketika mengajukan insentif PPh berupa pengurangan pajak.

Sebagaimana dilansir oleh CCH Online (Wolter Kluwer), lima aturan administratif yang termuat di the Measures berlaku bagi warga negara China dan karyawan asing yang berdomisili di China. Adapun kelima ketentuan tersebut, antara lain pertama, wajib pajak dan pasangannya tidak dapat mengklaim pengurangan pajak atas bunga hipotek dan sewa untuk perumahan pada waktu yang bersamaan.

Kedua, wajib pajak harus menyerahkan informasi yang relevan kepada otoritas pajak ketika mengajukan klaim pengurangan pajak untuk pertama kalinya. Ketiga, wajib pajak harus menyimpan dokumen pendukung selama lima tahun. Jika ada perubahan informasi terkait dengan pengurangan pajak, wajib pajak harus memberikan informasi yang relevan secara tepat waktu.

Baca Juga: Hadiah Akhir Tahun, Kerja dari Rumah Dapat Diskon Pajak

Keempat, otoritas pajak yang menangani khusus pengurangan pajak harus mematuhi kewajiban yang dimuat dalam the Measures, yaitu memverifikasi informasi yang diberikan wajib pajak. Kelima, pengurangan pajak yang tidak digunakan pada saat tahun berjalan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak di tahun selanjutnya.

Selain itu, pengurangan pajak atas perumahan, penduduk asing yang tinggal di China selama 183 hari atau lebih juga memperoleh pengurangan pajak untuk pendidikan anak-anak. Namun, berdasarkan the Measures, pengajuan pengurangan pajak atas manfaat perumahaan dan pendidikan anak-anak tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Selain itu, pengurangan pajak tersebut hanya dapat dinikmati pada 2019-2021.

Keseluruhan ketentuan administratif yang diatur dalam the Measure akan diberlakukan secara resmi mulai Januari 2019. Otoritas pajak menyerahkan segala kewenangan kepada perusahaan. Perusahaan berwenang untuk merancang kebijakan internal yang mengatur prosedur klaim pengurangan pajak dan menguraikan peran dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan.

Baca Juga: Sudah Manfaatkan PPh Pasal 21 DTP tapi KLU Diubah Secara Jabatan

Selain itu, otoritas pajak China juga menyatakan bahwa perusahaan dan orang pribadi harus menyesuaikan diri terkait dengan aturan yang dimuat dalam the Measures secepat mungkin. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan komunikasi yang baik dengan karyawannya terkait dengan pengumpulan informasi awal untuk mengklaim pengurangan pajak pada 2019. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, insentif pajak, china
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 24 November 2020 | 15:46 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 24 November 2020 | 14:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 24 November 2020 | 10:25 WIB
KONSULTASI
Senin, 23 November 2020 | 13:40 WIB
PROVINSI PAPUA
berita pilihan
Rabu, 02 Desember 2020 | 11:06 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 10:40 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:30 WIB
INDEKS HARGA KONSUMEN
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:01 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH