Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ketentuan Administratif Insentif PPh Orang Pribadi Dirilis

3
3

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Otoritas pajak China telah menerbitkan aturan mengenai ketentuan administratif insentif pajak penghasilan (PPh) atau Interim Measures of Specific Additional Tax Deduction (the Measures). The measures memuat lima ketentuan yang harus diperhatikan oleh wajib pajak orang pribadi ketika mengajukan insentif PPh berupa pengurangan pajak.

Sebagaimana dilansir oleh CCH Online (Wolter Kluwer), lima aturan administratif yang termuat di the Measures berlaku bagi warga negara China dan karyawan asing yang berdomisili di China. Adapun kelima ketentuan tersebut, antara lain pertama, wajib pajak dan pasangannya tidak dapat mengklaim pengurangan pajak atas bunga hipotek dan sewa untuk perumahan pada waktu yang bersamaan.

Kedua, wajib pajak harus menyerahkan informasi yang relevan kepada otoritas pajak ketika mengajukan klaim pengurangan pajak untuk pertama kalinya. Ketiga, wajib pajak harus menyimpan dokumen pendukung selama lima tahun. Jika ada perubahan informasi terkait dengan pengurangan pajak, wajib pajak harus memberikan informasi yang relevan secara tepat waktu.

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Setujui Perpres Soal Mobil Listrik

Keempat, otoritas pajak yang menangani khusus pengurangan pajak harus mematuhi kewajiban yang dimuat dalam the Measures, yaitu memverifikasi informasi yang diberikan wajib pajak. Kelima, pengurangan pajak yang tidak digunakan pada saat tahun berjalan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak di tahun selanjutnya.

Selain itu, pengurangan pajak atas perumahan, penduduk asing yang tinggal di China selama 183 hari atau lebih juga memperoleh pengurangan pajak untuk pendidikan anak-anak. Namun, berdasarkan the Measures, pengajuan pengurangan pajak atas manfaat perumahaan dan pendidikan anak-anak tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Selain itu, pengurangan pajak tersebut hanya dapat dinikmati pada 2019-2021.

Keseluruhan ketentuan administratif yang diatur dalam the Measure akan diberlakukan secara resmi mulai Januari 2019. Otoritas pajak menyerahkan segala kewenangan kepada perusahaan. Perusahaan berwenang untuk merancang kebijakan internal yang mengatur prosedur klaim pengurangan pajak dan menguraikan peran dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan.

Baca Juga: Soal Perpres Mobil Listrik, Luhut: Tinggal Paraf Bu Menkeu

Selain itu, otoritas pajak China juga menyatakan bahwa perusahaan dan orang pribadi harus menyesuaikan diri terkait dengan aturan yang dimuat dalam the Measures secepat mungkin. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan komunikasi yang baik dengan karyawannya terkait dengan pengumpulan informasi awal untuk mengklaim pengurangan pajak pada 2019. (Amu)

Kedua, wajib pajak harus menyerahkan informasi yang relevan kepada otoritas pajak ketika mengajukan klaim pengurangan pajak untuk pertama kalinya. Ketiga, wajib pajak harus menyimpan dokumen pendukung selama lima tahun. Jika ada perubahan informasi terkait dengan pengurangan pajak, wajib pajak harus memberikan informasi yang relevan secara tepat waktu.

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Setujui Perpres Soal Mobil Listrik

Keempat, otoritas pajak yang menangani khusus pengurangan pajak harus mematuhi kewajiban yang dimuat dalam the Measures, yaitu memverifikasi informasi yang diberikan wajib pajak. Kelima, pengurangan pajak yang tidak digunakan pada saat tahun berjalan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak di tahun selanjutnya.

Selain itu, pengurangan pajak atas perumahan, penduduk asing yang tinggal di China selama 183 hari atau lebih juga memperoleh pengurangan pajak untuk pendidikan anak-anak. Namun, berdasarkan the Measures, pengajuan pengurangan pajak atas manfaat perumahaan dan pendidikan anak-anak tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Selain itu, pengurangan pajak tersebut hanya dapat dinikmati pada 2019-2021.

Keseluruhan ketentuan administratif yang diatur dalam the Measure akan diberlakukan secara resmi mulai Januari 2019. Otoritas pajak menyerahkan segala kewenangan kepada perusahaan. Perusahaan berwenang untuk merancang kebijakan internal yang mengatur prosedur klaim pengurangan pajak dan menguraikan peran dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan.

Baca Juga: Soal Perpres Mobil Listrik, Luhut: Tinggal Paraf Bu Menkeu

Selain itu, otoritas pajak China juga menyatakan bahwa perusahaan dan orang pribadi harus menyesuaikan diri terkait dengan aturan yang dimuat dalam the Measures secepat mungkin. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan komunikasi yang baik dengan karyawannya terkait dengan pengumpulan informasi awal untuk mengklaim pengurangan pajak pada 2019. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, insentif pajak, china
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE