Berita
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kerek Penerimaan Pajak, Regulasi Industri Miras Bakal Dilonggarkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Kerek Penerimaan Pajak, Regulasi Industri Miras Bakal Dilonggarkan

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews—Pemerintah Korea Selatan berencana melonggarkan regulasi yang mengatur industri minuman keras guna mengerek penjualan dalam negeri, termasuk setoran pajak ke negara.

Dalam rilis resmi Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Kantor Pajak Nasional (National Tax Service/NTS), deregulasi tersebut juga untuk membantu industri minuman keras (miras) dalam menghadapi tekanan akibat pandemi Corona.

“(Pemerintah) berencana untuk mendukung pertumbuhan industri minuman keras melalui serangkaian langkah-langkah deregulasi tambahan dalam industri pengolahan, distribusi, dan penjualan,” bunyi rilis tersebut, Selasa (19/5/2020).

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak, Kepala BKF: Teman-Teman di DJP Lagi Kerja Keras

Otoritas fiskal Korea Selatan mencatat pertumbuhan penjualan industri miras domestik saat ini terbilang lambat ketimbang penjualan impor. Menurut data NTS, pertumbuhan produksi miras domestik hanya tumbuh 2,5% sepanjang periode 2014-2018.

Pada saat bersamaan, pertumbuhan volume impor justru melonjak dua digit sebesar 24,4%. Kondisi itu pada akhirnya membuat setoran pajak miras pada 2018 hanya 0,9% dari total pendapatan pajak nasional.

Capaian itu mengalami penurunan yang konstan selama beberapa dekade terakhir, dari 5,9% pada 1970 menjadi 5,5% pada 1980, kemudian 3,8% pada 1990, diikuti 2,4% pada 2000, dan 1,3% pada 2010.

Baca Juga: Komisi Eropa Ajukan Banding Kasus Sengketa Pajak Apple

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk merevisi regulasi yang bertentangan dengan tren konsumen aktual dan realitas pasar guna menggeliatkan kembali industri miras di dalam negeri.

Pelonggaran regulasi yang bakal disetujui otoritas fiskal di antaranya seperti membolehkan perusahaan miras untuk menyerahkan sebagian produksinya ke produsen peralatan asli (original equipment manufacturers/OEM).

Pemerintah juga membolehkan perusahaan miras untuk memproduksi minuman nonalcohol di pabriknya. Selain itu, proses perizinan yang ada saat ini bakal digantikan dengan proses yang lebih sederhana dalam rangka meningkatkan efisiensi.

Baca Juga: DPR Usulkan Keringanan Pajak untuk Dokter

Misal saat mengurus lisensi penjualan. Saat ini, pengajuan lisensi penjualan membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Ke depannya, pengajuan lisensi penjualan tersebut dipersingkat menjadi hanya dua pekan.

Serangkaian revisi deregulasi ini akan segera diserahkan untuk kemudian ditinjau oleh parlemen, dan ditargetkan rampung pada akhir tahun.

“Tidak seperti di masa lalu, ketika kebijakan minuman keras kebanyakan tentang mengawasi dan mengumpulkan pajak terkait, sekarang menjadi penting untuk meningkatkan daya saing industri secara umum,” bunyi rilis itu dilansir dari The Korea Herald.

Baca Juga: Tekan Emisi Karbon, DPR Sepakati Penerapan Pajak Baru

Pada 2019, pemerintah juga telah mengubah tarif cukai miras yang berlaku selama 50 tahun. Pada aturan lama, tarif cukai untuk merek bir lokal mencapai 848 won (sekitar Rp11.425) per liter, sedangkan bir impor hanya 709 won (sekitar Rp9.552) per liter.

Pada sistem yang baru, tarif cukai untuk merek bir lokal dan impor akan dikenai 830,3 won (Rp11.182) per liter, sementara produk anggur beras putih lokal makgeolli cukup membayar pajak 41,7 won (sekitar Rp560) per liter. (rig)

Baca Juga: Penerimaan Daerah Seret, Pajak Galian C Jadi Sorotan
Topik : efek virus corona, industri miras, korea selatan, penerimaan pajak, internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 10:59 WIB
ARAB SAUDI
Selasa, 22 September 2020 | 09:52 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 26 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL