FILIPINA

Judi Sabung Ayam Online Dilegalkan, Kena Pajak 5%

Dian Kurniati | Selasa, 24 November 2020 | 17:47 WIB
Judi Sabung Ayam Online Dilegalkan, Kena Pajak 5%

Ilustrasi sabung ayam. (Foto: Pixabay/FILE PHOTO/MANILA BULLETIN)

MANILA, DDTCNews – Komisi Keuangan DPR Filipina menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur pajak atas judi sabung ayam online sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Komisi Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan pemerintah akan memungut pajak 5% atas pendapatan kotor yang diperoleh dari aktivitas taruhan di luar situs judi online berlisensi lokal di antaranya seperti judi sabung ayam online.

"Karena pergeseran digital, sekarang ada operasi taruhan elektronik pada permainan semacam itu (judi sabung ayam)," katanya, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Salceda menambahkan pungutan pajak 5% tersebut terpisah dari pajak yang dikenakan pemerintah daerah dan biaya lainnya. Dia berharap legalisasi judi sabung ayam online akan menghilangkan kebingungan masyarakat dan pemerintah mengenai ketentuan perpajakannya.

"Kami juga berharap BIR [Bureau of Internal Revenue] dapat mengumpulkan penerimaan lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu," ujarnya.

Pengesahan undang-undang mengenai ketentuan pemajakan judi sambung ayam online tersebut akan memperjelas batas kewenangan antara pemerintah daerah, BIR, Dewan Judi dan Hiburan, serta lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Baca Juga:
Kementerian Energi dari Negara Ini Minta Gas Alam Dibebaskan dari PPN

Pemerintah daerah nantinya masih akan berwenang mengatur dan pengumpulan pendapatan atas judi dan taruhan di wilayahnya. Sementara itu, Dewan Judi dan Hiburan akan mengatur semua sistem taruhan yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Salceda meyakini beleid tersebut membuat transparansi sektor judi lebih baik karena melibatkan BIR dalam memeriksa perangkat perjudian untuk memverifikasi penilaian pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga akan berwenang menerbitkan lisensi untuk judi di wilayah masing-masing.

Seperti dilansir philstar.com, pemerintah juga mewajibkan operator judi untuk menyampaikan aktivitas taruhan di luar situs judi yang berlisensi lokal, baik dalam dokumen BIR maupun badan pengatur lainnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 11:23 WIB PMK 186/2021

Hambat Pemeriksaan, Izin Akuntan Publik atau KAP Bisa Dibekukan

Kamis, 18 April 2024 | 11:07 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Presiden Terpilih Bakal Diintegrasikan Lewat RRP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Transaksi yang Dipotong PPh 4 Ayat 2 oleh Instansi Pemerintah

Kamis, 18 April 2024 | 10:05 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Wah! Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Wajib Pajak yang Taat di Daerah Ini

Kamis, 18 April 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Masih Bisa Lapor Meski Telat, Ada Potensi SPT Dianggap Tak Disampaikan

Kamis, 18 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

13,37 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan 2023, Tumbuh 5,57 Persen

Kamis, 18 April 2024 | 08:53 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Tarif Pajak Pasal 31E UU PPh di e-Form, DJP Ungkap Caranya

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?