PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:15 WIB
Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri bergegas usai memberikan keterangan pers hasil Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/8/2022). Sidang Kabinet Paripurna itu membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyiapkan skenario ekonomi dan APBN bila situasi global tidak kunjung membaik.

Sri Mulyani mengatakan skenario-skenario tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kesiapan menjaga stabilitas ekonomi dan APBN di tengah ketidakpastian global.

"Ini yang sedang kita finalkan, kita membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan bila gejolak akan berlangsung lebih besar dari yang kita asumsikan," ujar Sri Mulyani, Senin (8/8/2022).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Secara umum, belanja negara pada tahun depan akan diprioritaskan untuk mendukung beberapa program utama seperti pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur khususnya IKN, dan menyiapkan penyelenggaraan pemilu pada 2024.

Belanja kesehatan juga ditargetkan naik dari Rp133 triliun pada tahun ini menjadi Rp168,4 triliun pada tahun depan. Belanja pendidikan juga tetap dianggarkan sebesar 20% dari APBN.

Walau demikian, belanja subsidi akan tetap disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan memitigasi kenaikan inflasi. Sri Mulyani mengatakan belanja subsidi pada tahun depan akan kurang lebih setara dengan nilai belanja subsidi tahun ini yang mencapai Rp502 triliun.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

"Tahun depan masih akan sangat besar, angka finalnya akan disampaikan Bapak Presiden. Artinya, subsidi atas beberapa barang yang harganya diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, pemerintah dan Banggar DPR RI telah menyepakati postur makro fiskal 2023 dengan pendapatan negara sebesar 11,19% hingga 12,24% dari PDB, belanja negara sebesar 12,8% hingga 15,1% dari PDB, dan defisit anggaran sebesar 2,61% hingga 2,85% dari PDB.

Dengan postur anggaran tersebut, defisit anggaran kembali ke level di bawah 3% dari PDB sesuai komitmen yang tercantum pada Perppu 1/2020. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025