BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi tersebut salah satunya dengan menaikkan tarif retribusi parkir perahu di sejumlah pelabuhan.
Kepala Bapenda NTB Lalu Herman Mahaputra mengatakan rencana tersebut akan dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan. Penataan ulang tersebut akan membuat tarif retribusi parkir perahu di Pelabuhan Pemenang bisa dinaikkan dari Rp1.000 menjadi Rp5.000.
“Saya minta untuk sewa tambat, artinya nyandar boat-boat itu jangan Rp1.000 lha. Bali saja Rp5.000, kenapa kita Rp1.000,” ujarnya, dikutip pada Selasa (3/2/2026).
Selain Pelabuhan Pemenang, lanjut Herman, pemprov juga akan menata ulang Pelabuhan Carik. Menurutnya, 2 pelabuhan tersebut belum ditata dengan baik sehingga potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima kurang maksimal.
Dalam menata ulang pelabuhan itu, pemprov juga akan menggandeng pihak ketiga untuk mengelola pelabuhan. Nanti, Pemprov NTB akan mendapatkan bagian keuntungan dari pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.
“Pelabuhan Pemenang itu sangat-sangat tidak menarik. Itu sudah ada, tapi tidak dimaksimalkan secara maksimal. Kalau saya dipihakketigakan saja di situ. Harus pasang penjaga untuk parkir, sejenis plang untuk parkir,” tutur Herman.
Selain pelabuhan, Bapenda juga mencoba memaksimalkan potensi Gelanggang Olah Raga (GOR). Menurut Herman, bangunan tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk itu, Bapenda akan mencoba inovasi baru dengan membuka ruang investasi bagi pihak ketiga.
“Kalau kita berikan ke pihak ketiga, di GOR itu nanti bisa dijadikan tempat olah raga, padel, soccer, bisa juga nanti ada restoran, gimnastik,” katanya.
Herman menilai beralihnya kewenangan pengelolaan GOR 17 Desember ke pihak ketiga membuat pemprov tidak perlu melakukan pemeliharaan. Sebab, seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak ketiga selaku investor. Selebihnya, pemprov hanya akan menunggu retribusi dari hasil sewa bangunan olah raga tersebut.
Lebih lanjut, pemprov juga berencana memaksimalkan rumah sakit hewan di Banyumulek. Herman menilai RS tersebut belum dikelola secara optimal sehingga pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hanya mencapai Rp1 miliar per tahunnya.
“Dengan pengelolaan yang lebih baik, rumah sakit itu seharusnya bisa menghasilkan hingga Rp16 miliar per tahun,” ujarnya seperti dilansir suarantb.com. (rig)
