KEPPRES 22/P/2023

Jokowi Bentuk Pansel, Pendaftaran Calon Komisioner OJK Dibuka 29 Maret

Dian Kurniati | Senin, 27 Maret 2023 | 10:45 WIB
Jokowi Bentuk Pansel, Pendaftaran Calon Komisioner OJK Dibuka 29 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Keputusan Presiden (Keppres) 22/P/2023, Presiden Joko Widodo membentuk panitia seleksi pemilihan calon anggota dewan komisioner non-ex-officio Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023–2028.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pansel akan bekerja terhitung sejak keppres berlaku sampai dengan ditetapkannya anggota dewan komisioner OJK 2023-2028. Adapun menteri keuangan bertugas sebagai ketua merangkap anggota pansel.

"Pansel mengundang warga negara Indonesia yang terbaik untuk menjadi anggota non-ex-officio dewan komisioner OJK serta melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat UU 21/2011 tentang OJK s.t.d.d. UU 4/2023 tentang PPSK," katanya, Senin (27/3/2023).

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Sri Mulyani menjelaskan UU PPSK telah mengatur pembentukan 2 jabatan anggota dewan komisioner OJK, yakni kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro.

Kemudian, lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, serta kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto sekaligus merangkap anggota.

Sesuai dengan mandat UU 4/2023, presiden kemudian membentuk pansel yang beranggotakan 9 orang dari unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Pansel nantinya akan mencari kandidat terbaik untuk mengisi 2 posisi tersebut.

Baca Juga:
Transaksi dengan Pemotong Pajak, UMKM Tak Bisa Setor PPh Final Sendiri

UU PPSK telah mengatur 9 persyaratan bagi pendaftar calon anggota dewan komisioner OJK. Persyaratan tersebut yakni warga negara Indonesia; memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; serta cakap melakukan perbuatan hukum.

Lalu, pendaftar tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; sehat jasmani; berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan; serta mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan.

Pendaftar juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih; serta bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.

Baca Juga:
Soal Progres Penyusunan Roadmap Industri Rokok, Ini Kata Pemerintah

Pendaftaran calon anggota dewan komisioner OJK dilakukan secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id pada 29 Maret hingga 14 April 2023 pukul 23.59 WIB. Pendaftar juga harus mengisi 6 formulir yang tersedia pada laman tersebut.

Setelahnya, pendaftar wajib memindah dan mengunggah dokumen KTP atau paspor, NPWP, tanda terima penyampaian SPT Tahunan 2022, serta tanda terima pelaporan LHKPN terakhir yang disampaikan kepada KPK, khusus bagi calon yang memang wajib lapor.

Pendaftar juga harus mengirimkan pas foto berwarna dan terbaru, pindaian ijazah pendidikan formal terakhir, surat keterangan sehat dari dokter yang diperoleh untuk mengikuti seleksi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polri.

Baca Juga:
Ajukan Keberatan, WP Perlu Setor Pajak yang Masih Harus Dibayar Dahulu

Lalu, bukti tertulis yang menunjukkan calon anggota mempunyai pengalaman keilmuan dan/atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan, serta izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan tempat calon pendaftar apabila relevan.

Tidak hanya itu, pendaftar juga diminta menyampaikan surat referensi dari asosiasi profesi di industri jasa keuangan yang relevan apabila tersedia, piagam penghargaan yang relevan jika ada, makalah yang ditulis secara mandiri oleh pendaftar dengan tema sesuai dengan preferensi jabatan yang dipilih, serta formulir pansel yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000.

Pada saat seleksi tahap ketiga atau jika mencapai asesmen dan pemeriksaan kesehatan, calon anggota non-ex-officio dewan komisioner OJK wajib menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada sekretariat pansel untuk ditukarkan dengan tanda peserta seleksi.

Baca Juga:
Sri Mulyani Bakal Sampaikan KEM-PPKF 2025 ke DPR pada Pekan Depan

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, seleksi ini akan mencakup 4 tahapan, yakni seleksi administratif, penilaian masukan dari masyarakat termasuk rekam jejak dan dari makalah pendaftaran, asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta afirmasi atau wawancara.

Pengumuman hasil seleksi tahap 1 akan diumumkan di media cetak atau surat kabar dan di laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, www.kemenkeu.go.id, serta www.bi.go.id.

Sementara itu, untuk pengumuman tahap 2, 3, dan 4, akan diumumkan di laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, www.kemenkeu.go.id, serta www.bi.go.id.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Mitigasi Hadapi Dinamika Perdagangan Aset Kripto

Pansel dewan komisioner OJK tidak memungut biaya dalam rangka seleksi. Pendaftar juga diminta mengabaikan semua pihak yang menjanjikan kelulusan pada proses seleksi ini.

"Keputusan pansel bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Mei 2024 | 10:30 WIB KEUANGAN NEGARA

Termasuk Pajak, Ini Sederet Sumber Uang Negara

Minggu, 26 Mei 2024 | 10:00 WIB KPP PRATAMA KERINCI

Belasan BUMDes Dikumpulkan KPP, Ternyata Banyak yang Belum Punya NPWP

Minggu, 26 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perusahaan Beri Hadiah Undian ke Karyawan, Kapan Terutang Pajaknya?

Minggu, 26 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lebih 5.000 Rekening dan e-Wallet Terkait Judi Online Bakal Diblokir

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian