Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Jalani 2 Usaha Berbeda, Bagaimana Cara Menentukan KLU Utamanya?

A+
A-
26
A+
A-
26
Jalani 2 Usaha Berbeda, Bagaimana Cara Menentukan KLU Utamanya?

PERKENALKAN, saya Arif. Saya adalah wirausaha yang bergerak pada bidang penjualan kartu undangan dan jasa desain undangan. Beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa terdapat ketentuan baru mengenai penentuan klasifikasi lapangan usaha (KLU) utama wajib pajak.

Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan KLU utama untuk keperluan perpajakan apabila kegiatan usaha yang saya jalani berada di dua bidang yang berbeda? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Arif, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Arif. Pada dasarnya, KLU merupakan kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengklasifikasikan wajib pajak ke dalam jenis badan usaha berdasarkan pada kategori tertentu. Simak ‘Apa itu KBLI dan KLU?

Sebelumnya, ketentuan mengenai KLU diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KEP-233/2012). Sesuai dengan beleid ini, KLU disusun menurut kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok kegiatan ekonomi.

Namun demikian, belum lama ini DJP telah menerbitkan aturan baru mengenai penggunaan KLU untuk tujuan perpajakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2022 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (PER-12/2022).

Kini, sesuai dengan PER-12/2022, KLU bagi wajib pajak orang pribadi, warisan belum terbagi yang melakukan kegiatan usaha, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Simak ‘Soal KLU Wajib Pajak Pakai KBLI, Begini Kata DJP

Berdasarkan pada ketentuan di atas dapat diketahui dalam menentukan KLU, Bapak harus merujuk pada KBLI untuk menentukan kelompok bidang usaha yang dijalankan. Pengelompokan KBLI tersebut diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 PER-12/2022.

Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan Bapak, bagi wajib pajak yang memiliki aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda perlu menentukan KLU utama dari usaha yang dijalankannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PER-12/2022.

Adapun cara untuk menentukan KLU utama yaitu berdasarkan jumlah peredaran bruto atau penghasilan terbesar di antara aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak pada tahun pajak sebelumnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PER-12/2022.

“(2) Penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun Pajak dilakukan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan jumlah peredaran bruto atau penghasilan terbesar di antara aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak pada tahun pajak sebelumnya.”

Selanjutnya, tahapan dalam penentuan KLU utama wajib pajak dilakukan berdasarkan pada prinsip hierarki. Adapun mekanisme penentuannya diawali dari kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan dan kelompok yang memiliki persentase peredaran bruto terhadap total peredaran bruto terbesar. Ketentuan ini sebagaimana dimuat dalam bagian B lampiran PER-12/2022.

Sebagai ilustrasi, berikut contoh kasus mengenai penentuan KLU utama. PT ABC menjalankan sembilan aktivitas ekonomi dengan total peredaran bruto sebesar Rp100 miliar. Oleh karena itu, PT ABC perlu mengidentifikasi KLU utama berdasarkan prinsip hierarki dengan tahapan-tahapan berikut ini.

Pertama, PT ABC mengidentifikasi kategori dengan persentase peredaran bruto terbesar, yaitu industri pengolahan sebesar 52%.

Kedua, PT ABC mengidentifikasi golongan pokok yang terdapat di dalam kategori industri pengolahan dengan persentase peredaran bruto terbesar, yaitu industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL) sebesar 40%.

Ketiga, PT ABC mengidentifikasi golongan yang terdapat di dalam golongan pokok industri mesin dan perlengkapan YTDL dengan persentase peredaran bruto terbesar, yaitu industri mesin untuk keperluan khusus sebesar 32%.

Keempat, PT ABC mengidentifikasi sub golongan di dalam golongan industri mesin untuk keperluan khusus dengan persentase peredaran bruto terbesar, yaitu industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu dan bahan lainnya sebesar 21%.

Kelima, PT ABC mengidentifikasi kelompok di dalam sub golongan industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu dan bahan lainnya dengan persentase peredaran bruto terbesar, yaitu industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam sebesar 21%.

Berdasarkan pada mekanisme penentuan KLU utama di atas dapat disimpulkan PT ABC memiliki KLU utama industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, KLU, KBLI, PER-12/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

Selasa, 29 November 2022 | 18:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Begini Cara Tentukan Tempat Kedudukan Badan Sesuai Keadaan Sebenarnya

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor