Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Integrasikan Layanan Pajak dan Retribusi, Aplikasi e-PAD Disiapkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Integrasikan Layanan Pajak dan Retribusi, Aplikasi e-PAD Disiapkan

Ilustrasi.

CILACAP, DDTCNews - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap melakukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui integrasi sistem berbasis elektronik.

Kepala BPPKAD Ahmad Fauzi mengatakan Pemkab Cilacap akan mengintegrasikan seluruh layanan pajak daerah melalui aplikasi e-PAD. Dia berharap terobosan tersebut mampu mencegah kebocoran pajak dan mengoptimalkan potensi setoran PAD.

"Nanti target PAD bisa dilihat secara online dan bisa diakses dimanapun melalui handphone sehingga dapat diketahui secara real time oleh masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (15/9/2021).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Ahmad menjelaskan aplikasi e-PAD merupakan hasil kerja sama antara pemkab dan Bank Jateng. Selanjutnya, Diskominfo Cilacap juga akan ikut terlibat sebagai penyedia central billing system pembayaran pajak dan retribusi secara daring.

Dia menyampaikan e-PAD akan menjadi wadah konsolidasi semua pungutan retribusi yang dikelola oleh pemkab. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi administrator pungutan retribusi akan terkoneksi dengan aplikasi e-PAD.

"Central billing system diharapkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan dan membentuk sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif," ujarnya.

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menuturkan e-PAD merupakan bagian dari pengembangan aplikasi Sixtada milik pemkab. Dia menargetkan aplikasi e-PAD mulai beroperasi penuh dengan fitur integrasi pungutan retribusi pada 2023.

"Pada sektor retribusi daerah, upaya yang kami lakukan adalah dengan membangun sistem digitalisasi retribusi daerah secara online dan terintegrasi yang selambat-lambatnya akan diimplementasikan pada 2023," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?
Topik : kabupaten cilacap, e-pad, sistem elektronik, pajak, layanan pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 15 September 2021 | 22:34 WIB
trobosan ini perlu diapresiasi dan kiranya perlu dilakukan pula dengan daerah lainnya di indonesia.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak