Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Insentif Pajak Bergulir, Malaysia Kejar Angka Penjualan Mobil Listrik

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak Bergulir, Malaysia Kejar Angka Penjualan Mobil Listrik

Ilustrasi. Sensor panel depan terlihat di kendaraan listrik Jaguar I-Pace di pusat operasi Waymo di distrik Bayview, San Francisco, California, Amerika Serikat, Selasa (19/10/2021). Foto diambil tanggal 19 Oktober 2021. ANTARA FOTO/REUTERS/Peter DaSilva/aww/cfo

PETALING JAYA, DDTCNews - Pemerintah Malaysia resmi memberikan insentif perpajakan untuk kendaraan listrik mulai 1 Januari 2022.

Presiden Asosiasi Otomotif Malaysia Datuk Aishah Ahmad meyakini insentif perpajakan akan mendorong penggunaan mobil listrik di Malaysia secara signifikan. Meski demikian, pemberian insentif tidak serta merta membuat mobil listrik terjangkau bagi semua masyarakat.

"Setidaknya kami bisa mulai mengadopsi kendaraan listrik di Malaysia dan tidak ketinggalan dengan negara-negara regional yang telah mengimplementasikan program kendaraan listrik lebih awal," katanya, dikutip Senin (3/1/2022).

Baca Juga: Kena Sanksi Negara Barat, Rusia Mau Ringankan Pajak Aset Kripto

Aishah mengatakan pemberian insentif perpajakan menjadi bentuk komitmen pemerintah emisi karbon yang ditimbulkan sektor transportasi. Pemberian insentif tersebut telah termuat dalam APBN 2022.

Insentif yang diberikan meliputi pembebasan bea masuk atas impor kendaraan listrik selama 2 tahun atau hingga akhir 2023, serta pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas kendaraan rakitan dalam negeri selama 4 tahun atau hingga akhir 2025.

Kemudian, pemilik kendaraan listrik juga akan dibebaskan dari pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan pengurangan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hingga RM2.500 atau Rp8,5 juta atas biaya pembelian, pemasangan, sewa, dan biaya berlangganan untuk fasilitas pengisian daya kendaraan listrik selama 2 tahun atau hingga 2023.

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pemprov Berlakukan Pajak Kendaraan Progresif

Aishah menilai minat masyarakat terhadap kendaraan listrik telah meningkat setelah pengumuman APBN 2022. Secara bersamaan, produsen kendaraan listrik juga terus memperkenalkan model-model kendaraan listrik yang menjadi unggulan.

Saat ini, sebagian besar perusahaan otomotif mobil yang menawarkan atau berniat meluncurkan kendaraan listrik yang berasal dari merek mewah. Aishah berharap insentif perpajakan tersebut mampu menarik lebih banyak produsen kendaraan listrik masuk ke Malaysia agar semakin terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan lebih banyak pemain kendaraan listrik di pasar, kemungkinan mereka menawarkan model kendaraan yang harganya lebih terjangkau," ujarnya dilansir thestar.com.my.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Aishah menambahkan pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur pengisian untuk kendaraan listrik tidak terkonsentrasi di kota-kota besar. Selain itu, dia menyarankan agar insentif dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam memenuhi tujuan adopsi kendaraan listrik di negara tersebut. (sap)

Topik : pajak internasional, pajak kendaraan bermotor, pajak mobil baru, mobil lisrik, kendaraan listrik, Malaysia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022

Berbalik Arah, Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS

Selasa, 21 Juni 2022 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Harga BBM Melonjak, Presiden Biden Pertimbangkan Pembebasan Pajak

Selasa, 21 Juni 2022 | 07:45 WIB
LAPORAN DARI VIENNA

Bertambah Lagi, 3 Profesional DDTC Raih Gelar LL.M. di Austria

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2