Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Insentif Pajak Bagi Manufaktur yang 'Pulang Kampung' Disiapkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak Bagi Manufaktur yang 'Pulang Kampung' Disiapkan

Aktivitas manufaktur di Korea Selatan. (Foto: pulsenews.co.kr)

SEOUL, DDTCNews - Pemerintah Korea Selatan sedang menata ulang skema insentif pajak bagi wajib pajak yang mau memulangkan proses produksi manufakturnya dari luar negeri ke dalam negeri.

Dalam pembahasan antara pemerintah dengan parlemen, saat ini terdapat 12 paket kebijakan yang dibahas mulai dari perpanjangan jatuh tempo pembayaran pajak hingga perpanjangan masa berlaku fasilitas pembebasan bea masuk yang awalnya berakhir pada 2021 menjadi hingga 2025.

Pemerintah dan DPR juga membahas perpanjangan waktu keringanan pajak penghasilan (PPh) badan. Saat ini perusahaan yang memulangkan produksi manufakturnya dari luar negeri mendapatkan pembebasan PPh 4 tahun dan diskon PPh hingga 50% selama 2 tahun setelahnya.

Baca Juga: Tinggal 6 Hari! Jangan Dilewatkan Pemutihan Pajak PBB di Kota Depok

"Insentif ini berpotensi diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Sejak diluncurkannya kebijakan pemulangan industri manufaktur tersebut pada 1 Juni lalu, baru terdapat enam perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas tersebut," tulis PulseNews dalam pemberitaannya, Jumat (7/8/2020).

Lebih lanjut, pemerintah mencatat mayoritas dari enam perusahaan tersebut memanfaatkan insentif ini pada dua bulan pertama berlakunya insentif pemulangan proses produksi sektor manufaktur ini.

Oleh karena itu, masih terdapat keraguan apakah insentif yang digelontorkan oleh Pemerintah Korea Selatan ini benar-benar mampu menarik minat korporasi manufaktur untuk memulangkan proses produksinya ke Korea Selatan.

Baca Juga: Yuk Diurus! Pemutihan Pajak PBB Berlaku Hingga 30 Oktober

Dalam 3 tahun terakhir, Eximbank Korea Selatan juga mencatat terdapat tren peningkatan pemindahan proses produksi sektor manufaktur dari Korea Selatan ke luar negeri sebesar 12%.

Animo pelaku usaha untuk mengembalikan proses produksi dari luar negeri tercatat sangat rendah. Federasi Industri Korea Selatan mencatat indeks pemulangan proses produksi pada 2019 berada pada -37%. Hal ini malah mengindikasikan tren pemindahan proses produksi ke luar negeri.

Sejak 2013, seperti dikutip pulsenews.co.kr, Korea Selatan terus dihantui oleh ketergantungan pasokan dari negara lain dengan tren yang terus memburuk hingga saat ini. (Bsi)

Baca Juga: Masih Banyak WP UMKM yang Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak

Topik : Korea Selatan, manufaktur, insentif pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Senin, 14 September 2020 | 10:31 WIB
INGGRIS
Minggu, 13 September 2020 | 09:01 WIB
CALVIN WIRYAPRANATA:
Minggu, 13 September 2020 | 06:00 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK