Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Ini Tujuan Pemerintah Teken Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Tujuan Pemerintah Teken Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Ilustrasi. 

ACCRA, DDTCNews – Pemerintah Ghana telah menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda dengan 10 negara. Penandatanganan ini sebagai upaya pemerintah untuk memberi kepastian kepada investor terkait skema pajak yang lebih stabil dan kondusif.

Asisten Komisaris Bidang Hukum dan Perjanjian Pajak Ghana Revenue Authority Eric Mensah mengatakan perjanjian pajak tersebut melibatkan Belgia, Denmark, Prancis, Inggris, Swiss, Mauritius, Afrika Selatan, Italia, Belanda, dan Jerman.

‘Perjanjian itu ditandatangani dengan tujuan untuk menghapus pajak berganda secara yuridis maupun ekonomi terhadap negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut,” katanya seperti dikutip pada Senin (8/4/2019).

Baca Juga: Zakat dalam Perspektif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Pemerintah pun berharap bisa menandatangani lebih banyak perjanjian serupa guna mendorong investasi. Langkah ini diharapkan mampu memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi baik ke dalam Ghana maupun ke luar negeri.

Di samping itu, pemerintah juga telah menandatangani perjanjian pajak serupa dengan Barbados, Republik Ceko, Seychelles, Singapura, Irlandia, Malta, Qatar, dan Maroko. Sayangnya, perjanjian itu belum diimplementasikan.

Saat ini pemerintah telah berdiskusi dengan Iran, Norwegia, Luksemburg, Portugal, Korea, Arab Saudi, Nigeria dan Uni Emirat Arab. Namun, negara-negara ini belum menandatangani perjanjian serupa dengan Ghana.

Baca Juga: Apa Itu Most Favoured Nation (MFN)?

Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Hukum Ghana Investment Promotion Center (GIPC) Naa Lamle Orleans-Lindsay mengatakan perusahaannya memiliki mandat untuk memastikan keterampilan secara masuk ke Ghana maupun ke luar negeri.

“Setiap kali perusahaan mentransfer teknologi atau keterampilan, GIPC diberi mandat untuk meninjau, mendaftar, menyimpan catatan, memantau dan memperbarui aplikasi dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap hukum,” papar Orleans-Lindsay.

Deputi Pengawas Keuangan Umum Ghana Immigration Service (GIS) Laud Ofori-Afrifa mengatakan izin kerja dan tempat tinggal para investor saat ini diterbitkan dalam kurun waktu 7 hari. Namun, saat ini tengah diupayakan untuk meminimalkan hingga hanya 24 jam mulai Juni 2019.

Baca Juga: Pengembalian Lebih Bayar atas Salah Administrasi PPh Pasal 26

Menurut Ofori-Afrifa, layanan itu akan segera memperkenalkan sistem untuk menghubungkan promosi investasi dan badan pengatur termasuk GIPC, Dewan Zona Bebas, dan Departemen Pencatatan Umum secara elektronik untuk mengurangi durasi pemrosesan dokumentasi.

“GIS telah mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan izin tinggal jangka panjang untuk investor dan ekspatriat utama dari dua hingga delapan tahun tergantung pada faktor-faktor tertentu,” ungkap Ofori-Afrifa, seperti dilansir Ghana Web.

Baca Juga: OECD: Multilateral Instrument (MLI) Indonesia Efektif 1 Agustus 2020
Topik : Ghana, P3B
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 13 Februari 2020 | 11:17 WIB
PER-02/2020
Kamis, 13 Februari 2020 | 10:46 WIB
PER-02/2020
Rabu, 12 Februari 2020 | 15:31 WIB
PERTUKARAN INFORMASI
Senin, 10 Februari 2020 | 14:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI