EFEK VIRUS CORONA

Ini Tindakan DJP Bagi Wajib Pajak yang Belum Lapor Realisasi Insentif

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:00 WIB
Ini Tindakan DJP Bagi Wajib Pajak yang Belum Lapor Realisasi Insentif

Ilustrasi. Gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan terlebih dahulu melakukan pembinaan bagi wajib pajak penerima insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM yang belum melaporkan realisasi pemanfaatan untuk masa pajak April 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pembinaan dan pengawasan dari KPP akan dilakukan, terutama terhadap wajib pajak yang hingga deadline, yaitu 20 Mei 2020, belum menyampaikan laporan realisasi insentif.

“Nanti akan ada pembinaan dari KPP. Jadi, terlebih dahulu pembinaan dan pengawasan dari KPP agar mereka segera menyampaikan laporannya,” katanya, seperti dikutip pada Sabtu (23/5/2020).

Baca Juga:
Simak! Ini 4 Kewajiban yang Harus Dipenuhi Penerima Tax Holiday IKN

Hestu mengatakan tindakan yang akan diambil DJP terhadap wajib pajak akan dijalankan secara bertahap. Apalagi, sesuai SE-29/PJ/2020, sistem informasi DJP akan memberi notifikasi kepada account representative pemberi kerja/wajib pajak bersangkutan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Namun, jika melihat SE-29/PJ/2020, wajib pajak UMKM tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP jika tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Ini berlaku meskipun wajib pajak UMKM itu telah memperoleh surat keterangan PP 23/2018. Simak artikel ‘Deadline Hari Ini! Simak Konsekuensi Jika Tak Lapor Realisasi Insentif’.

Otoritas mendorong kapatuhan sukarela wajib pajak yang sudah mendapatkan fasilitas insentif pajak dari pemerintah. Hingga saat ini, DJP masih belum bisa memberikan data jumlah wajib pajak yang sudah menyampaikan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP.

Baca Juga:
Pembagian Pengurangan Penghasilan Bruto 350% untuk Litbang di IKN

"Untuk datanya yang sudah lapor belum kami cek,” ungkap Hestu. Simak pula artikel 'DJP: SSP Tak Perlu Dilampirkan Dulu Saat Lapor Realisasi Insentif'.

Untuk mengingatkan kembali, pelaporan dilakukan melalui aplikasi ‘e-Reporting Insentif Covid-19’ yang ada di www.pajak.go.id (DJP Online). Hingga saat ini, aplikasi baru bisa melayani pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP. Simak artikel ‘Cara Pelaporan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 di DJP Online’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

30 Mei 2020 | 01:28 WIB

#mari bicara. menurut saya masyarakat indonesia harus berpikir positif terhadap peraturan ini dan jangan sampai ada kesalah pahaman terhadap peraturan ini. jadi berpikirlah dengan baik dan cermati dulu.. sekian dan terima kasih

28 Mei 2020 | 15:54 WIB

Pemerintah melalui Dirtjend Pajak telah mengeluarkan kebijakan bagi UMKM, semoga bisa di manfaatkan dan diterapkan dengan sebaik-baiknya.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Luar Negeri Dapat Hadiah Perlombaan, Begini Perlakuan Pajaknya

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:44 WIB KABUPATEN MAJALENGKA

Pemkab Tetapkan 6 Tarif PBB-P2 Sesuai NJOP

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:20 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi, Ada Tahunan dan Periodik

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:43 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan Baru Administrasi PPN Hasil Tembakau, Download di Sini!

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Mantan Pegawai atas Jasa Produksi

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel