PMK 44/2020

DJP: SSP Tak Perlu Dilampirkan Dulu Saat Lapor Realisasi Insentif

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:51 WIB
DJP: SSP Tak Perlu Dilampirkan Dulu Saat Lapor Realisasi Insentif

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Untuk sementara, Surat Setoran Pajak (SSP) tidak perlu dilampirkan dalam laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM. Hal ini untuk menjawab kebingungan wajib pajak karena tidak ada kolom khusus pelaporan SSP di DJP Online.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP memang diwajibkan melampirkan SSP. Namun, untuk sementara waktu wajib pajak tidak perlu melampirkan SSP.

“Untuk sementara tidak dilampirkan dulu. Yang penting menyampaikan laporannya saja,” katanya, seperti dikutip pada Sabtu (23/5/2020).

Baca Juga:
Simak! Ini 4 Kewajiban yang Harus Dipenuhi Penerima Tax Holiday IKN

Seperti diketahui, sesuai SE-29/PJ/2020, file laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP diisi dengan lengkap dan benar serta dilampiri SSP atau cetakan kode billing paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Meskipun tidak perlu dilaporkan sementara waktu, Hestu menegaskan penerima insentif tetap harus membuat SSP sebagaimana amanat PMK 44/2020 dan SE-29/PJ/2020. Lampiran SSP tersebut disimpan wajib pajak sambil menunggu mekanisme penyampaian SSP yang akan disiapkan DJP.

Adapun SSP atau cetakan kode billing dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" atau “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020". Simak artikel ‘Tata Cara Pembubuhan Cap dan Penulisan Nominal SSP PPh 21 DTP’.

Baca Juga:
Pembagian Pengurangan Penghasilan Bruto 350% untuk Litbang di IKN

"Jadi SSP DTP tetap mesti dibuat dan disimpan saja dulu oleh wajib pajak," imbuh Hestu.

Sebelumnya, Hestu mengatakan DJP akan terlebih dahulu melakukan pembinaan bagi wajib pajak penerima insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM yang belum melaporkan realisasi pemanfaatan untuk masa pajak April 2020.

“Nanti akan ada pembinaan dari KPP. Jadi, terlebih dahulu pembinaan dan pengawasan dari KPP agar mereka segera menyampaikan laporannya,” katanya. Simak artikel ‘Ini Tindakan DJP Bagi Wajib Pajak yang Belum Lapor Realisasi Insentif’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

23 Mei 2020 | 18:31 WIB

kalo kita tidak ada omzet, apa perlu lapor realisasi?

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Luar Negeri Dapat Hadiah Perlombaan, Begini Perlakuan Pajaknya

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:44 WIB KABUPATEN MAJALENGKA

Pemkab Tetapkan 6 Tarif PBB-P2 Sesuai NJOP

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:20 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi, Ada Tahunan dan Periodik

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:43 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan Baru Administrasi PPN Hasil Tembakau, Download di Sini!

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Mantan Pegawai atas Jasa Produksi

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel