Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DISKUSI PERPAJAKAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Reportase

DJP: SSP Tak Perlu Dilampirkan Dulu Saat Lapor Realisasi Insentif

A+
A-
26
A+
A-
26
DJP: SSP Tak Perlu Dilampirkan Dulu Saat Lapor Realisasi Insentif

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Untuk sementara, Surat Setoran Pajak (SSP) tidak perlu dilampirkan dalam laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM. Hal ini untuk menjawab kebingungan wajib pajak karena tidak ada kolom khusus pelaporan SSP di DJP Online.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP memang diwajibkan melampirkan SSP. Namun, untuk sementara waktu wajib pajak tidak perlu melampirkan SSP.

“Untuk sementara tidak dilampirkan dulu. Yang penting menyampaikan laporannya saja,” katanya, seperti dikutip pada Sabtu (23/5/2020).

Baca Juga: Wajib Pajak Harus Berikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Keberatan

Seperti diketahui, sesuai SE-29/PJ/2020, file laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP diisi dengan lengkap dan benar serta dilampiri SSP atau cetakan kode billing paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Meskipun tidak perlu dilaporkan sementara waktu, Hestu menegaskan penerima insentif tetap harus membuat SSP sebagaimana amanat PMK 44/2020 dan SE-29/PJ/2020. Lampiran SSP tersebut disimpan wajib pajak sambil menunggu mekanisme penyampaian SSP yang akan disiapkan DJP.

Adapun SSP atau cetakan kode billing dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" atau “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020". Simak artikel ‘Tata Cara Pembubuhan Cap dan Penulisan Nominal SSP PPh 21 DTP’.

Baca Juga: Fasilitas PPh Pasal 21 untuk Pegawai RS Selama Pandemi Covid-19

"Jadi SSP DTP tetap mesti dibuat dan disimpan saja dulu oleh wajib pajak," imbuh Hestu.

Sebelumnya, Hestu mengatakan DJP akan terlebih dahulu melakukan pembinaan bagi wajib pajak penerima insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP UMKM yang belum melaporkan realisasi pemanfaatan untuk masa pajak April 2020.

“Nanti akan ada pembinaan dari KPP. Jadi, terlebih dahulu pembinaan dan pengawasan dari KPP agar mereka segera menyampaikan laporannya,” katanya. Simak artikel ‘Ini Tindakan DJP Bagi Wajib Pajak yang Belum Lapor Realisasi Insentif’. (kaw)

Baca Juga: Soal PMK 89/2020, Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pajak Diharap Naik

Topik : PMK 44/2020, insentif pajak, laporan insentif, se-29/2020, DJP Online, DJP, UMKM, SSP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dwi

Sabtu, 23 Mei 2020 | 18:31 WIB
kalo kita tidak ada omzet, apa perlu lapor realisasi?
1
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:42 WIB
PMK 89/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:21 WIB
PMK 89/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:04 WIB
TAX CENTER
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:41 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:03 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:00 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:45 WIB
PER-14/PJ/2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:30 WIB
KOTA DEPOK