Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Deadline Hari Ini! Simak Konsekuensi Jika Tak Lapor Realisasi Insentif

A+
A-
119
A+
A-
119
Deadline Hari Ini! Simak Konsekuensi Jika Tak Lapor Realisasi Insentif

Tampilan fitur atau aplikasi ‘e-Reporting Insentif Covid-19’.

JAKARTA, DDTCNews – Hari ini, Rabu (20/5/2020), merupakan deadline penyampaian laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP sesuai PMK 44/2020 untuk masa pajak April 2020. Ada konsekuensi jika wajib pajak tidak menyampaikan laporan tersebut.

Sesuai SE-29/PJ/2020, file laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP diisi dengan lengkap dan benar serta dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan di www.pajak.go.id (DJP Online).

“Dalam hal pemberi kerja dan/atau wajib pajak belum menyampaikan laporan realisasi sesuai tanggal [deadline]…, sistem informasi DJP akan memberikan notifikasi kepada account representative pemberi kerja/wajib pajak bersangkutan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” demikian bunyi ketentuan dalam SE-29/PJ/2020.

Baca Juga: Harga Produk Netflix Cs Naik karena Kena PPN? Ini Kata Dirjen Pajak

Khusus untuk UMKM, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP jika tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Ini berlaku meskipun wajib pajak UMKM itu telah memperoleh surat keterangan PP 23/2018.

Karena tidak dapat memanfaatkan insentif, wajib pajak harus menyetorkan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23/2018. Selain penghasilan yang dikenakan PPh final, wajib pajak harus membayar sesuai ketentuan umum PPh, serta dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ditjen Pajak (DJP) melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif PPh final DTP untuk UMKM. Setidaknya ada tiga ketentuan pengawasan yang dijalankan DJP. Simak artikel ‘DJP Awasi Pemanfaatan Insentif PPh Final DTP UMKM, Ini Ketentuannya’.

Baca Juga: Mulai Besok, Layanan Lewat Telepon Kring Pajak Dibuka Lagi

Sama seperti insentif PPh final DTP untuk UMKM, pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP juga diawasi oleh DJP. Tidak tanggung-tanggung, pengawasan yang dilakukan DJP bisa berujung pada penerbitan surat tagihan pajak untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 DTP. Simak artikel ‘DJP Bisa Terbitkan STP, Ini Skema Pengawasan Insentif PPh Pasal 21 DTP’. (kaw)

Topik : PMK 44/2020, insentif pajak, laporan insentif, se-29/2020, DJP Online, DJP, UMKM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rusmin Wendra

Senin, 25 Mei 2020 | 09:34 WIB
Awalnya saya pikir insentif ini merupakan kabar gembira bagi kami para pekerja di industri hotel. Namun ternyata dampak wabah covid19 ini benar-benar luar biasa, membuat pengusaha / owner sampai kelabakan dan terpaksa hanya bisa membayar para staf nya hanya sesuai hari kerja beberapa hari dalam satu ... Baca lebih lanjut

ravanelly

Sabtu, 23 Mei 2020 | 14:59 WIB
Maksud dari "...dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan" itu bagaimana ya ? apakah insentif ini menjadi hal yang wajib bagi UMKM baik yang menggunakan ataupun tidak menggunakan harus tetap lapor realisasi ?

Kwan Pinping Wiranata

Jum'at, 22 Mei 2020 | 17:36 WIB
saya ga bisa tahu caranya ??

Muzamil

Kamis, 21 Mei 2020 | 16:17 WIB
waduh.... baca ini baru tau masa deadline nya. makasih info nya harus cepat2 action nih

Pramudya

Kamis, 21 Mei 2020 | 07:57 WIB
apakah stempel DTP ditanggung pemerintah bisa sebagai uraian saja dalam cetakan kode biling atw stempel basah di cetakan kode biling terus discan pdf

Yuni Windayati

Kamis, 21 Mei 2020 | 07:57 WIB
untuk fasilitas PPh Final dan PPh 21 DTP jika perusahaan membuat ebilling dan laporan realsiasinya telat pada tanggal 21 April 2020 apa resikonya ya? dan bulan Mei nya tidak telat apa kah krn April telat sehinggal bulan2 selanjutnya di anggap hangus juga? Terima kasih.

Ali Zeindra

Kamis, 21 Mei 2020 | 05:38 WIB
Lampiran ssp bisa dilaporkan di file realisasinya (ms.excel) pada sheet berikutnya. Sheet 2, sheet 3 dst.

Dwftn02

Rabu, 20 Mei 2020 | 18:59 WIB
mau bertanya dilampirkan SSP nya saat pelaporan realisasi atau bagaimana yaa? sedangkan format dari DJP nyasendiri pun tdk ada kolom khusus ssp pph dtpi ini.
1
artikel terkait
berita pilihan
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:33 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK