Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ini Realisasi Pembebasan Bea Masuk & Pajak Impor Alat Kesehatan

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Realisasi Pembebasan Bea Masuk & Pajak Impor Alat Kesehatan

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.

JAKARTA, DDTCNews – Hingga 19 April 2020, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah memberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor alat-alat kesehatan untuk penanganan virus Corona senilai Rp170 miliar.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan pembebasan bea masuk dan pajak impor tersebut berasal dari importasi berbagai alat kesehatan seperti test kit, masker, dan alat pelindung diri (APD) senilai Rp762,6 miliar. Pembebasan diberikan sejak 13 Maret 2020.

"Segera setelah pemerintah mengumumkan wabah ini, kami maksimalkan PMK-PMK tentang pembebasan impor alat kesehatan oleh pemerintah, termasuk TNI/Polri dan yayasan," katanya melalui konferensi video, Rabu (22/4/2020).

Baca Juga: Bebas Bea Masuk Alkes Dicabut, Bebas Cukai Etil Alkohol Masih

Jika dirinci, nilai pembebasan bea masuk sekitar Rp67,2 miliar, pembebasan pajak pertambangan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp82,9 miliar, dan pembebasan pungutan PPh Pasal 22 impor Rp20,6 miliar.

Heru mengatakan pembebasan bea masuk dan pajak impor alat kesehatan diberikan pada pemerintah daerah dan yayasan, yang masing-masing sebesar 47%. Sementara pembebasan bea masuk dan pajak impor kepada perusahaan atau perorangan hanya 6%.

Ketentuan yang mengatur pembebasan bea masuk dan pajak impor tersebut yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 171/PMK.04/2019 yang membebaskan impor barang untuk keperluan kesehatan dari bea masuk. Fasilitas itu digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan layanan umum.

Baca Juga: Pabrik Asing Bakal Relokasi ke Kabupaten Batang, Ini Langkah DJBC

Kemudian pada yayasan atau organisasi sosial, yang diatur dalam PMK 70/2012 yang membebaskan impor barang kiriman atau hibah dari bea masuk. Ada pula fasilitas fiskal yang digunakan oleh pemegang izin pengusaha kawasan berikat.

Semua proses permohonan pembebasan bea masuk dan pajak impor juga dibuat sederhana, melalui sistem online pada laman Indonesia National Single Window. Permohonan akan langsung disetujui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ketua gugus tugas penanganan Covid-19.

Heru menambahkan kebijakan pembebasan bea masuk dan pajak impor alat kesehatan kini juga bisa dinikmati perusahaan untuk tujuan komersial, dari yang sebelumnya terbatas pada tujuan nonkomersial. Ketentuan itu diatur dalam PMK 34/2020 untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan di pasar.

Baca Juga: DJBC Usul Lanjutkan Fasilitas Pelonggaran Pelunasan Cukai ke 2021

"Pemerintah memberi relaksasi tambahan dengan harapan harga di pasar kalau memang ada yang beli, relatif bisa ditekan dan terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Per 19 April 2020, DJBC juga mencatat jutaan unit alat kesehatan yang diimpor ke Indonesia. Berdasarkan jenisnya, ada 3,26 juta test kit, 1,95 juta APD, dan 390.300 obat-obatan. Selain itu, ada 1,49 juta perlengkapan rumah sakit, 17,1 juta masker, dan lainnya 422.200 unit.

Adapun jika dilihat berdasarkan negara asalnya, kebanyakan berasal dari China, yakni 63,17% dari total impor. Setelah itu, ada impor dari Hong Kong 8,18%, Jepang 4,79%, Singapura 4,69%, dan Korea Selatan 1,64%. (kaw)

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal
Topik : bea masuk, pajak impor, impor, alat kesehatan, virus Corona, DJBC, bea cukai
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 11:00 WIB
PMK 81/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:09 WIB
REALOKASI APBD
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA