Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Piutang Negara Rp358 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Piutang Negara Rp358 Triliun

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Lukman Effendi. (Foto: Dik/DDTCNews/media briefing DJKN)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat piutang negara bruto pada 2019 mencapai Rp358,5 triliun. Catatan piutang itu juga tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Lukman Effendi mengatakan piutang tersebut terdiri atas piutang lancar dan piutang jangka panjang.

Menurutnya, piutang dalam kategori lancar merupakan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga, sebelum upaya penagihan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

"Dalam hal K/L tersebut sudah optimal melakukan pengelolaan, dan dia masuk dalam kategori macet, maka bisa diserahkan ke PUPN. Asalkan persyaratan itu terpenuhi," katanya melalui konferensi video, Jumat (2/10/2020).

Lukman memerinci piutang lancar bruto tercatat senilai Rp297,9 triliun, yang terdiri atas penyisihan piutang tidak tertagih Rp187,2 triliun dan jumlah bersihnya Rp110,6 triliun. Piutang lancar ini kebanyakan piutang bukan pajak senilai Rp166m2 triliun, diikuti piutang perpajakan Rp94,69 triliun.

Sementara piutang jangka panjang nilai brutonya Rp60,5 triliun, yang terdiri atas penyisihan piutang tidak tertarik Rp3,6 triliun dan jumlah bersihnya Rp56,8 triliun. Nilai terbesar berasal dari piutang jangka panjang pemberian pinjaman yang mencapai Rp57,4 triliun.

Baca Juga: Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan, 4 Kendaraan Disita

Lukman mengatakan pemerintah terus mengupayakan penagihan terhadap piutang tersebut. Penagihan itu utamanya pada piutang lancar yang dilakukan K/L.

Pasalnya pada piutang jangka panjang, penagihannya bisa lebih dari 12 bulan. Khusus piutang perpajakan, kini mengacu pada UU Perpajakan, bukan lagi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Pada piutang yang terlanjur macet, penagihannya akan dilakukan PUPN, yang merupakan panitia interdepartemental dari Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, dan pemda.

Baca Juga: Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP

"Intinya, pengelolaan piutang itu yang sangat dominan ada pada K/L, karena kalau sudah di PUPN itu sudah upaya terakhir. Nantinya mereka dalam PUPN ini akan bersama melakukan penagihan," ujarnya.

Menurut Lukman, pengurusan piutang oleh PUPN berjalan secara lex specialis atau diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni UU No. 49 Prp 1960. Hal itu untuk memastikan pengurusan piutang secara cepat dan efektif, sekaligus memberikan hasil yang pasti.

PUPN memiliki kewenangan khusus untuk menerbitkan keputusan, seperti keputusan hakim. Misalnya, untuk menyita dan melelang. PUPN juga bisa menerbitkan surat paksa kepada debitur agar melunasi piutangnya. (Bsi)

Baca Juga: Mahfud MD: Proses Penagihan Utang Debitur & Obligator BLBI Dipercepat

Topik : piutang negara, piutang macet, piutang pajak, penjelasan Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 15 Juni 2021 | 10:33 WIB
KABUPATEN SUMEDANG

Penagihan Aktif Piutang Pajak Digencarkan

Jum'at, 04 Juni 2021 | 12:17 WIB
PENANGANAN DANA BLBI

Satgas Dibentuk, Pemerintah Bakal Tagih Piutang BLBI Rp110 Triliun

Senin, 31 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN BADUNG

Penagihan Pajak Digencarkan, Pemda Kejar Tunggakan Lama

Jum'at, 28 Mei 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN BADUNG

Dukung Penagihan Piutang Pajak, Pemda Perbarui MoU dengan Kejari

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Kamis, 28 Oktober 2021 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Segmentasi Pengawasan, AR KPP Pratama Fokus pada Wajib Pajak Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB