Review
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ini Kriteria Kelengkapan Surat Pernyataan

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Kriteria Kelengkapan Surat Pernyataan

JAKARTA, DDTCNews — Wajib pajak yang mengikuti tax amnesty dituntut menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana wajib pajak terdaftar atau di tempat tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 (PMK 118/2016) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, sedikitnya ada 9 kriteria kelengkapan yang harus yang harus terpenuhi dalam surat pernyataan.

“Surat pernyataan merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan,” ungkap PMK 118/2016.

Baca Juga: Kata DJP, 96% Peserta Amnesti Pajak Sudah Lapor SPT. Anda Sudah?

Seperti dikutip PMK 118/2016, berikut ini kriteria kelengkapan surat pernyataan untuk mengajukan tax amnesty:

  1. Kelengkapan pengisian surat pernyataan sesuai dengan formulir surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak
  2. Kelengkapan dokumen pendukung sebagai lampiran surat pernyataan
  3. Kesesuaian pengisian surat pernyataan dengan lampiran surat pernyataan
  4. Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
  5. Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung
  6. Kesesuaian antara bukti pelunasan tunggakan pajak dengan daftar rincian tunggakan pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  7. Kesesuaian penggunaan tarif uang tebusan
  8. Penghitungan dan pelunasan uang tebusan
  9. Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksanaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan

Wajib pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan kriteria tersebut akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan dari pegawai di KPP tempat wajib pajak terdaftar atau pegawai DJP yang ditunjuk Dirjen Pajak di tempat tertentu. (Amu)

Baca Juga: Paling Lambat Besok! Peserta Amnesti Pajak Harus Lapor Ini ke DJP
Topik : tax amnesty, surat pernyataan, PMK 118 2016
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 Agustus 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 03 Agustus 2019 | 15:29 WIB
TAX AMNESTY II
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 18:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:25 WIB
HONG KONG
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:11 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:34 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI