Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ini Estimasi Penerimaan Pajak dari Pengenaan PPh Minimum WP Rugi

A+
A-
4
A+
A-
4
Ini Estimasi Penerimaan Pajak dari Pengenaan PPh Minimum WP Rugi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Estimasi tambahan penerimaan yang bisa didapatkan dari penerapan alternative minimum tax (AMT) menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (14/7/2021).

Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan pengenaan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto terhadap wajib pajak badan yang melaporkan rugi atau yang memiliki PPh badan terutang kurang dari 1% dari penghasilannya. Simak ‘WP Badan Lapor Rugi Bakal Kena PPh Minimum 1% dari Omzet’.

Untuk menghitung nilai potensi penerimaan pajak dari penerapan AMT, digunakan data jumlah penghasilan bruto dari wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut dikalikan dengan tarif efektif AMT sebesar 1%.

Baca Juga: Wah, Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah Berlanjut Tahun Ini

Berdasarkan pada data internal Kementerian Keuangan, setidaknya terdapat 9.496 wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal 5 tahun berturut-turut dengan jumlah penghasilan bruto pada 2019 sekitar Rp830 triliun.

“Estimasi penerimaan pajak dengan diterapkannya AMT berdasarkan penghitungan data tersebut yaitu sebesar Rp8,3 triliun,” tulis pemerintah dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP).

Selain mengenai potensi penerimaan pajak dari pengenaan AMT, ada pula bahasan terkait dengan penambahan daftar barang impor untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan.

Baca Juga: Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Tidak Berlaku untuk Semua Wajib Pajak Rugi

Penerimaan pajak dari pengenaan AMT dinilai akan berdampak positif terhadap keuangan negara. Dari sudut pandang makro, AMT merupakan pajak langsung (direct tax) yang bebannya ditanggung sendiri oleh subjek pajak.

Oleh karena itu, pemerintah menyadari perlunya kehati-hatian dalam mendesain kebijakan tersebut nantinya. Pemerintah menyatakan reformasi perpajakan atas pajak langsung dapat mendistorsi kegiatan perekonomian jika tidak dirancang dengan saksama dan hati-hati.

Skema AMT tidak akan berlaku untuk semua wajib pajak yang menyatakan rugi. Apalagi, terdapat titik dalam siklus bisnis (business life cycle) suatu perusahaan sehingga memang wajar jika perusahaan mengalami kerugian. Simak pula ‘Tidak Semua Perusahaan yang Rugi Bakal Kena PPh Minimum 1% Omzet’. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu

Pencegahan Penghindaran Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam menilai rencana penerapan AMT bisa berdampak positif pada penerimaan negara, terutama terkait dengan disiplin pembayaran pajak. Skema tersebut akan berdampak positif dalam upaya melawan penghindaran pajak, khususnya melalui skema rugi fiskal secara terus-menerus.

Darussalam menegaskan penerapan AMT berperan sebagai safeguard yang akan menjamin kontribusi pembayaran pajak, setidaknya dalam jumlah minimal tertentu dari setiap wajib pajak badan. Di sisi lain, pemerintah perlu mengantisipasi adanya skema tax planning baru, yaitu skema perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan menghasilkan beban sebesar 1% dari penghasilan bruto. Simak ‘Kombinasi 3 Instrumen Ini Efektifkan Pencegahan Penghindaran Pajak’. (Kontan)

Fasilitas Perpajakan

Pemerintah kembali menambah daftar barang impor untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuangkan kebijakan tersebut dalam PMK 92/2021 sebagai revisi ketiga atas PMK 34/2020.

Baca Juga: Ketentuan Baru Terkait Penagihan Pajak, DJP Atur Format 71 Dokumen

Dalam lampiran PMK tersebut, terdapat 5 kelompok barang yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan. Kelompok barang tersebut meliputi test kit dan reagen laboratorium, virus transfer, obat, peralatan medis dan kemasan oksigen, serta alat pelindung diri (APD).

Adapun pada kelompok peralatan medis dan kemasan oksigen, ada penambahan jenis barang paling banyak. Barang yang ditambahkan tersebut semuanya berhubungan dengan penyediaan oksigen. Simak ‘Dukung Suplai Oksigen, Sri Mulyani Ubah PMK Fasilitas Perpajakan’. (DDTCNews)

PPh Final UMKM

Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan mengenai batas waktu pengenaan pajak penghasilan (PPh) final UMKM PP 23/2018 bagi wajib pajak badan. DJP mengatakan PPh final UMKM PP 23/2018 telah berlaku sejak Juli 2018 dengan tarif 0,5% dari omzet.

Baca Juga: Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Sesuai dengan PP 23/20218, batas waktu 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan perseroan terbatas (PT). Kemudian, batas waktu 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma.

Dengan ketentuan tersebut, jika wajib pajak badan terdaftar pada tahun pajak 2018 atau sebelumnya, PPh final UMKM berlaku hingga akhir tahun pajak 2020 untuk PT dan akhir tahun pajak 2021 untuk CV, koperasi, atau firma.

“Setelah berakhirnya jangka waktu, wajib pajak badan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya,” tulis DJP dalam unggahannya di Instagram. Simak ‘DJP Ingatkan Lagi Batas Waktu Pengenaan PPh Final UMKM bagi WP Badan’ dan ‘Begini Simulasi Penerapan Batas Waktu PPh Final UMKM untuk WP Badan’. (DDTCNews)

Baca Juga: 'PTKP' Rp500 Juta UMKM Resmi Berlaku & DJP Kirim Email ke Jutaan WP

Perpanjangan Insentif Pajak Beri Dampak Positif

Pemerintah optimistis tren pemulihan ekonomi akan tetap berlanjut meskipun terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memberikan dukungan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kepada pelaku usaha misalnya, pemerintah kembali memperpanjang pemberian insentif pajak.

"Dengan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk insentif perpajakan [seperti] relaksasi PPN [pajak pertambahan nilai], pemerintah melihat bahwa recovery masih dapat terus berlangsung," katanya. Simak ‘Insentif Pajak Diperpanjang, Tren Pemulihan Ekonomi Diyakini Berlanjut’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, AMT, PPh minimum, WP badan, revisi UU KUP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Januari 2022 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Baru Punya NPWP Tahun Lalu, Bisa Ikut PPS? Ini Kata DJP

Selasa, 04 Januari 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Kirim Email Soal PPS, Ini Imbauan Sri Mulyani ke Wajib Pajak

Senin, 03 Januari 2022 | 08:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

WP Badan UMKM Sudah Tidak Lagi Pakai PPh Final PP 23/2018

Sabtu, 01 Januari 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Terpopuler: Serba-Serbi Program Ungkap Harta, Ini yang Perlu Anda Tahu

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia