Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC

A+
A-
7
A+
A-
7
Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC

DI SEBAGIAN besar negara, subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas prinsip world wide income. Artinya, subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak, baik atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara pemberi penghasilan.

Dengan demikian, apabila terdapat suatu perusahaan (misal, Perusahaan D) yang merupakan subjek pajak dalam negeri Negara D mendirikan perusahaan anak (misal, Perusahaan S) di Negara S. Penghasilan dari Perusahaan S tersebut, sebagai ketentuan umum, akan dikenakan pajak di Negara D pada saat Perusahaan S tersebut mendistribusikan penghasilannya (dividen) kepada Perusahaan D sebagai pemegang sahamnya.

Ketentuan pengenaan pajak sebagaimana disebut di atas dikarenakan antara Perusahaan D dan Perusahaan S merupakan dua entitas yang berbeda. Perusahaan anak yang didirikan di negara lainnya (foreign subsidiary) yang dapat dikendalikan oleh pemegang sahamnya, dalam literatur perpajakan dinamakan sebagai “controlled foreign corporation” (atau sering disingkat dengan nama “CFC”).

Baca Juga: Otoritas Pajak Malaysia Cabut Banding Perkara Pajak Anak Najib Razak

Atas dasar alasan tersebut, Perusahaan D tentu berkeinginan untuk menunda pembagian penghasilan berupa dividen tersebut atau tetap menahan penghasilan tersebut di perusahaan anaknya (perusahaan S). Dengan menahan penghasilan berupa dividen di perusahaan anaknya (perusahaan S), yang berada di Negara S, penghasilan berupa dividen tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Negara D.

Kondisi tersebut di atas tentu akan sangat lebih menguntungkan lagi bagi Perusahaan D apabila perusahaan anak (Perusahaan S) tersebut didirikan di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara tax haven. Hal ini disebabkan karena penghasilan tersebut akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali di negara tax haven tersebut. Contoh berikut ini menjelaskan skema penggunaan perusahaan anak yang didirikan di negara tax haven sebagai cara untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang:

  1. Misalkan Perusahaan D memberikan pinjaman kepada Perusahaan B sebesar Rp 100 milyar. Asumsikan tingkat suku bunga pasar atas pinjaman sebesar 10%. Dengan demikian, penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan D adalah sebesar 10% x Rp 100 milyar = Rp 10 milyar;
  2. Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, pembayaran bunga pinjaman dari subjek pajak dalam negeri (Perusahaan B) kepada subjek pajak dalam negeri (perusahaan D) dipotong PPh dengan tarif 15% dan bersifat tidak final. Oleh karena itu, Perusahaan B melakukan pemotongan sebesar 15% x Rp 10 milyar = Rp 1,5 milyar;
  3. Bagi Perusahaan D, pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 1,5 milyar tersebut merupakan kredit pajak. Dalam SPT Tahunan, Perusahaan D akan melaporkan penghasilan atas bunga pinjaman sebesar Rp 10 milyar untuk dikenakan tarif seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar 25% x Rp 10 milyar = Rp 2,5 milyar.

Untuk menghindari beban pajak sebesar Rp 2,5 milyar tersebut, Perusahaan D melakukan skema transaksi melalui pendirian controlled foreign corporation (CFC) seperti dicontohkan di bawah ini.

Baca Juga: Tambal Anggaran Subsidi, Ceko Kenakan Windfall Tax 60% Atas Perbankan

Perusahaan D, didirikan di Indonesia, dapat memperkecil beban pajak yang sebesar Rp 2,5 milyar tersebut dengan cara mendirikan perusahaan anak (CFC) di salah satu negara tax haven. Contoh skema yang dijalankan dengan cara sebagai berikut:


  1. Membuat perusahaan anak (Perusahaan S) dengan kepemilikan saham 100% dengan jumlah nominal sebesar Rp 100 milyar;
  2. Perusahaan anak (Perusahaan S) tersebut didirikan di Negara S, negara tax haven, yang menganut teritorial system (negara yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang tidak bersumber dari negaranya). Diasumsikan tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Negara Indonesia dan Negara S;
  3. Kemudian uang sebesar Rp 100 milyar tersebut oleh perusahaan anak (Perusahaan S) dipinjamkan kepada Perusahaan B dengan tingkat suku bunga, misal 10% per tahun. Dengan demikian, jumlah bunga sebesar 10% x Rp 100 milyar = Rp 10 milyar;
  4. Ketika Perusahaan B membayar bunga kepada Perusahaan S, Perusahaan B melakukan pemotongan pajak atas dasar Pasal 26 UU PPh (karena tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar 20% x Rp 10 milyar = Rp 2 milyar;
  5. Di Negara S, penghasilan sebesar Rp 10 milyar tersebut tidak dikenakan pajak (menganut teritorial system). Dengan demikian, beban pajak efektif sebesar 20% x Rp 10 milyar = Rp 2 milyar. Jadi, penghematan pajak yang didapat oleh Perusahaan D dengan cara melakukan skema CFC adalah sebesar Rp 2,5 milyar – Rp 2 milyar = Rp 500 juta.

Melalui Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Nomor 3, skema penghindaran pajak di atas akan dicegah secara komprehensif. Tentunya, Indonesia sebagai anggota G-20 juga telah berkomitmen untuk melawan skema penghidaran pajak tersebut. Mari kita tunggu ketentuan terbaru tentang CFC Indonesia berdasarkan BEPS No 3.

Baca Juga: Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Penghindaran Pajak, Pajak Internasional, Kelas Pajak, P3B

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 September 2022 | 12:35 WIB
THAILAND

Insentif Perpajakan Ampuh Dongkrak Penjualan Kendaraan Listrik

Senin, 26 September 2022 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Minimum Disahkan, Amazon dan Berkshire Hathaway Paling Terdampak

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya