Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC

A+
A-
7
A+
A-
7
Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC

DI SEBAGIAN besar negara, subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas prinsip world wide income. Artinya, subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak, baik atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara pemberi penghasilan.

Dengan demikian, apabila terdapat suatu perusahaan (misal, Perusahaan D) yang merupakan subjek pajak dalam negeri Negara D mendirikan perusahaan anak (misal, Perusahaan S) di Negara S. Penghasilan dari Perusahaan S tersebut, sebagai ketentuan umum, akan dikenakan pajak di Negara D pada saat Perusahaan S tersebut mendistribusikan penghasilannya (dividen) kepada Perusahaan D sebagai pemegang sahamnya.

Ketentuan pengenaan pajak sebagaimana disebut di atas dikarenakan antara Perusahaan D dan Perusahaan S merupakan dua entitas yang berbeda. Perusahaan anak yang didirikan di negara lainnya (foreign subsidiary) yang dapat dikendalikan oleh pemegang sahamnya, dalam literatur perpajakan dinamakan sebagai “controlled foreign corporation” (atau sering disingkat dengan nama “CFC”).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Atas dasar alasan tersebut, Perusahaan D tentu berkeinginan untuk menunda pembagian penghasilan berupa dividen tersebut atau tetap menahan penghasilan tersebut di perusahaan anaknya (perusahaan S). Dengan menahan penghasilan berupa dividen di perusahaan anaknya (perusahaan S), yang berada di Negara S, penghasilan berupa dividen tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Negara D.

Kondisi tersebut di atas tentu akan sangat lebih menguntungkan lagi bagi Perusahaan D apabila perusahaan anak (Perusahaan S) tersebut didirikan di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara tax haven. Hal ini disebabkan karena penghasilan tersebut akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali di negara tax haven tersebut. Contoh berikut ini menjelaskan skema penggunaan perusahaan anak yang didirikan di negara tax haven sebagai cara untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang:

  1. Misalkan Perusahaan D memberikan pinjaman kepada Perusahaan B sebesar Rp 100 milyar. Asumsikan tingkat suku bunga pasar atas pinjaman sebesar 10%. Dengan demikian, penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan D adalah sebesar 10% x Rp 100 milyar = Rp 10 milyar;
  2. Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, pembayaran bunga pinjaman dari subjek pajak dalam negeri (Perusahaan B) kepada subjek pajak dalam negeri (perusahaan D) dipotong PPh dengan tarif 15% dan bersifat tidak final. Oleh karena itu, Perusahaan B melakukan pemotongan sebesar 15% x Rp 10 milyar = Rp 1,5 milyar;
  3. Bagi Perusahaan D, pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 1,5 milyar tersebut merupakan kredit pajak. Dalam SPT Tahunan, Perusahaan D akan melaporkan penghasilan atas bunga pinjaman sebesar Rp 10 milyar untuk dikenakan tarif seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar 25% x Rp 10 milyar = Rp 2,5 milyar.

Untuk menghindari beban pajak sebesar Rp 2,5 milyar tersebut, Perusahaan D melakukan skema transaksi melalui pendirian controlled foreign corporation (CFC) seperti dicontohkan di bawah ini.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Perusahaan D, didirikan di Indonesia, dapat memperkecil beban pajak yang sebesar Rp 2,5 milyar tersebut dengan cara mendirikan perusahaan anak (CFC) di salah satu negara tax haven. Contoh skema yang dijalankan dengan cara sebagai berikut:


  1. Membuat perusahaan anak (Perusahaan S) dengan kepemilikan saham 100% dengan jumlah nominal sebesar Rp 100 milyar;
  2. Perusahaan anak (Perusahaan S) tersebut didirikan di Negara S, negara tax haven, yang menganut teritorial system (negara yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang tidak bersumber dari negaranya). Diasumsikan tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Negara Indonesia dan Negara S;
  3. Kemudian uang sebesar Rp 100 milyar tersebut oleh perusahaan anak (Perusahaan S) dipinjamkan kepada Perusahaan B dengan tingkat suku bunga, misal 10% per tahun. Dengan demikian, jumlah bunga sebesar 10% x Rp 100 milyar = Rp 10 milyar;
  4. Ketika Perusahaan B membayar bunga kepada Perusahaan S, Perusahaan B melakukan pemotongan pajak atas dasar Pasal 26 UU PPh (karena tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar 20% x Rp 10 milyar = Rp 2 milyar;
  5. Di Negara S, penghasilan sebesar Rp 10 milyar tersebut tidak dikenakan pajak (menganut teritorial system). Dengan demikian, beban pajak efektif sebesar 20% x Rp 10 milyar = Rp 2 milyar. Jadi, penghematan pajak yang didapat oleh Perusahaan D dengan cara melakukan skema CFC adalah sebesar Rp 2,5 milyar – Rp 2 milyar = Rp 500 juta.

Melalui Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Nomor 3, skema penghindaran pajak di atas akan dicegah secara komprehensif. Tentunya, Indonesia sebagai anggota G-20 juga telah berkomitmen untuk melawan skema penghidaran pajak tersebut. Mari kita tunggu ketentuan terbaru tentang CFC Indonesia berdasarkan BEPS No 3.

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Topik : Penghindaran Pajak, Pajak Internasional, Kelas Pajak, P3B

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim