Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC

A+
A-
7
A+
A-
7
Ini Contoh Penghematan Pajak Melalui Skema CFC

DI SEBAGIAN besar negara, subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas prinsip world wide income. Artinya, subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak, baik atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, subjek pajak yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara pemberi penghasilan.

Dengan demikian, apabila terdapat suatu perusahaan (misal, Perusahaan D) yang merupakan subjek pajak dalam negeri Negara D mendirikan perusahaan anak (misal, Perusahaan S) di Negara S. Penghasilan dari Perusahaan S tersebut, sebagai ketentuan umum, akan dikenakan pajak di Negara D pada saat Perusahaan S tersebut mendistribusikan penghasilannya (dividen) kepada Perusahaan D sebagai pemegang sahamnya.

Ketentuan pengenaan pajak sebagaimana disebut di atas dikarenakan antara Perusahaan D dan Perusahaan S merupakan dua entitas yang berbeda. Perusahaan anak yang didirikan di negara lainnya (foreign subsidiary) yang dapat dikendalikan oleh pemegang sahamnya, dalam literatur perpajakan dinamakan sebagai “controlled foreign corporation” (atau sering disingkat dengan nama “CFC”).

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Atas dasar alasan tersebut, Perusahaan D tentu berkeinginan untuk menunda pembagian penghasilan berupa dividen tersebut atau tetap menahan penghasilan tersebut di perusahaan anaknya (perusahaan S). Dengan menahan penghasilan berupa dividen di perusahaan anaknya (perusahaan S), yang berada di Negara S, penghasilan berupa dividen tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Negara D.

Kondisi tersebut di atas tentu akan sangat lebih menguntungkan lagi bagi Perusahaan D apabila perusahaan anak (Perusahaan S) tersebut didirikan di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara tax haven. Hal ini disebabkan karena penghasilan tersebut akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali di negara tax haven tersebut. Contoh berikut ini menjelaskan skema penggunaan perusahaan anak yang didirikan di negara tax haven sebagai cara untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang:

  1. Misalkan Perusahaan D memberikan pinjaman kepada Perusahaan B sebesar Rp 100 milyar. Asumsikan tingkat suku bunga pasar atas pinjaman sebesar 10%. Dengan demikian, penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan D adalah sebesar 10% x Rp 100 milyar = Rp 10 milyar;
  2. Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, pembayaran bunga pinjaman dari subjek pajak dalam negeri (Perusahaan B) kepada subjek pajak dalam negeri (perusahaan D) dipotong PPh dengan tarif 15% dan bersifat tidak final. Oleh karena itu, Perusahaan B melakukan pemotongan sebesar 15% x Rp 10 milyar = Rp 1,5 milyar;
  3. Bagi Perusahaan D, pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 1,5 milyar tersebut merupakan kredit pajak. Dalam SPT Tahunan, Perusahaan D akan melaporkan penghasilan atas bunga pinjaman sebesar Rp 10 milyar untuk dikenakan tarif seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar 25% x Rp 10 milyar = Rp 2,5 milyar.

Untuk menghindari beban pajak sebesar Rp 2,5 milyar tersebut, Perusahaan D melakukan skema transaksi melalui pendirian controlled foreign corporation (CFC) seperti dicontohkan di bawah ini.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Perusahaan D, didirikan di Indonesia, dapat memperkecil beban pajak yang sebesar Rp 2,5 milyar tersebut dengan cara mendirikan perusahaan anak (CFC) di salah satu negara tax haven. Contoh skema yang dijalankan dengan cara sebagai berikut:


  1. Membuat perusahaan anak (Perusahaan S) dengan kepemilikan saham 100% dengan jumlah nominal sebesar Rp 100 milyar;
  2. Perusahaan anak (Perusahaan S) tersebut didirikan di Negara S, negara tax haven, yang menganut teritorial system (negara yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang tidak bersumber dari negaranya). Diasumsikan tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Negara Indonesia dan Negara S;
  3. Kemudian uang sebesar Rp 100 milyar tersebut oleh perusahaan anak (Perusahaan S) dipinjamkan kepada Perusahaan B dengan tingkat suku bunga, misal 10% per tahun. Dengan demikian, jumlah bunga sebesar 10% x Rp 100 milyar = Rp 10 milyar;
  4. Ketika Perusahaan B membayar bunga kepada Perusahaan S, Perusahaan B melakukan pemotongan pajak atas dasar Pasal 26 UU PPh (karena tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar 20% x Rp 10 milyar = Rp 2 milyar;
  5. Di Negara S, penghasilan sebesar Rp 10 milyar tersebut tidak dikenakan pajak (menganut teritorial system). Dengan demikian, beban pajak efektif sebesar 20% x Rp 10 milyar = Rp 2 milyar. Jadi, penghematan pajak yang didapat oleh Perusahaan D dengan cara melakukan skema CFC adalah sebesar Rp 2,5 milyar – Rp 2 milyar = Rp 500 juta.

Melalui Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Nomor 3, skema penghindaran pajak di atas akan dicegah secara komprehensif. Tentunya, Indonesia sebagai anggota G-20 juga telah berkomitmen untuk melawan skema penghidaran pajak tersebut. Mari kita tunggu ketentuan terbaru tentang CFC Indonesia berdasarkan BEPS No 3.

Baca Juga: Demi Investasi dan Pertahanan, Galangan Kapal Ini Dapat Insentif Pajak

Topik : Penghindaran Pajak, Pajak Internasional, Kelas Pajak, P3B

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2