Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Ini Alasan Masih Adanya Utang DBH Pajak Daerah Sejak 2018

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Alasan Masih Adanya Utang DBH Pajak Daerah Sejak 2018

Ilustrasi. 

BENGKULU, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih memiliki utang dana bagi hasil (DBH) pajak daerah yang belum dibayarkan pada 2018 dan 2019.

Sekretaris Daerah Bengkulu Hamka Sabri mengatakan utang DBH tersebut senilai total Rp247,4 miliar kepada 10 kabupaten/kota di Bengkulu. Namun, pemprov akan membayarkan utang DBH tersebut dengan skema bertahap (cicilan).

"Pembayarannya akan disesuaikan dengan keuangan kami," katanya, Minggu (20/9/2020).

Baca Juga: Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober

Hamka mengatakan utang DBH tersebut terdiri atas Rp81,3 miliar pada 2018 dan Rp166 miliar pada 2019. Menurutnya, utang tersebut tetap akan dibayarkan kepada kabupaten/kota karena telah menjadi hak mereka.

Menurutnya, pemprov belum bisa membayar utang DBH karena APBD 2020 difokuskan pada penanganan pandemi virus Corona dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika tidak bisa terbayar tahun ini, dia memastikan uang DBH akan dibayarkan melalui APBD tahun berikutnya.

"Kalau anggarannya mencukupi, tentu akan dibayarkan," ujarnya.

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Utang DBH pajak daerah Pemprov Bengkulu tersebut terdiri atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp19,4 miliar pada 2018, dan Rp54,1 miliar pada 2019. Sementara bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terutang Rp13,6 miliar pada 2018 dan Rp33,4 miliar pada 2019.

Kemudian, ada utang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) senilai Rp30,6 miliar pada 2018 dan Rp66,3 miliar pada 2019. Ada pula bagi hasil pajak air bawah tanah dan air permukaan Rp1,1 miliar pada 2018 dan Rp2,1 miliar pada 2019. Terakhir, utang bagi hasil pajak rokok Rp16,3 miliar pada 2018 dan Rp9,9 miliar pada 2019.

Masalah utang DBH pajak daerah tersebut juga disorot oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler. Dia meminta pemprov segera melunasi utang DBH tersebut kepada kabupaten/kota karena akan memengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

"Harusnya ini menjadi prioritas untuk dibayarkan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, anggaran tersebut sangat penting bagi daerah untuk memulihkan ekonomi masyarakat," katanya, seperti dilansir bengkuluekspress.com. (kaw)

Topik : Provinsi Bengkulu, pajak daerah, dana bagi hasil, DBH

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 13:35 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Wah! Jateng Bakal Hapus Syarat KTP untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI BALI

Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Pemprov Imbau WP Ikut Pemutihan

Kamis, 04 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KOTA MEDAN

Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah, Pemkot Ini Bentuk Tim Khusus

Rabu, 03 Agustus 2022 | 12:30 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Sebelum Jatuh Tempo, WP Disarankan Manfaatkan Pemutihan Denda PBB

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober