Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews - India berharap keberadaan proposal Pilar 1: Unified Approach dapat menggantikan digital service tax (DST) yang diterapkan oleh berbagai negara dan equalization levy yang diterapkan oleh India.

Sekretaris Kementerian Keuangan India Rashmi Ranjan Das mengatakan pengenaan equalization levy atas perusahaan digital nonresiden oleh India sesungguhnya adalah bentuk respons terhadap proses negosiasi atas Pilar 1 yang lambat.

"Ketentuan nexus yang berlandaskan pada kehadiran fisik sudah tidak efektif dan tidak relevan di tengah perekonomian yang makin terdigitalisasi," ujar Das seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Das mengatakan equalization levy dengan tarif sebesar 2% di India hanya akan benar-benar dicabut oleh pemerintah bila memang pajak yang ditargetkan terhadap e-commerce dan platform digital tersebut sudah tidak diperlukan lagi.

"Kami berharap konsensus para anggota Inclusive Framework yang rencananya akan dicapai pada Oktober bisa benar-benar memberikan solusi bagi yurisdiksi pasar dan membuat equalization levy ataupun DST menjadi tak diperlukan lagi," ujar Das.

Das mengatakan Pemerintah India berkomitmen penuh dan mendukung tercapainya konsensus atas Pilar 1 yang rencananya akan merealokasikan hak pemajakan atas residual profit korporasi besar global menuju yurisdiksi pasar.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Das mengatakan saat ini belum dapat diketahui secara pasti jumlah tambahan penerimaan pajak yang akan dinikmati yurisdiksi pasar berkat Pilar 1.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada informasi yang memadai mengenai penghasilan yang diperoleh perusahaan asing. Dengan demikian, akan sangat sulit bagi setiap yurisdiksi untuk memproyeksikan seberapa besar tambahan penerimaan pajak yang diterima setiap negara dengan adanya Pilar 1.

"Meski demikian, kami berpandangan negara-negara pasar seperti India lambat laun akan mendapatkan manfaat dari konsensus ini," ujar Das. (sap)

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun
Topik : pajak internasional, konsensus pajak global, pajak digital, digital economy

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:30 WIB
BELGIA

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 20:00 WIB
VIETNAM

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak