BERITA TERKINI
Ilustrasi.
NEW DELHI, DDTCNews - India berharap keberadaan proposal Pilar 1: Unified Approach dapat menggantikan digital service tax (DST) yang diterapkan oleh berbagai negara dan equalization levy yang diterapkan oleh India.
Sekretaris Kementerian Keuangan India Rashmi Ranjan Das mengatakan pengenaan equalization levy atas perusahaan digital nonresiden oleh India sesungguhnya adalah bentuk respons terhadap proses negosiasi atas Pilar 1 yang lambat.
"Ketentuan nexus yang berlandaskan pada kehadiran fisik sudah tidak efektif dan tidak relevan di tengah perekonomian yang makin terdigitalisasi," ujar Das seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Kamis (16/9/2021).
Das mengatakan equalization levy dengan tarif sebesar 2% di India hanya akan benar-benar dicabut oleh pemerintah bila memang pajak yang ditargetkan terhadap e-commerce dan platform digital tersebut sudah tidak diperlukan lagi.
"Kami berharap konsensus para anggota Inclusive Framework yang rencananya akan dicapai pada Oktober bisa benar-benar memberikan solusi bagi yurisdiksi pasar dan membuat equalization levy ataupun DST menjadi tak diperlukan lagi," ujar Das.
Das mengatakan Pemerintah India berkomitmen penuh dan mendukung tercapainya konsensus atas Pilar 1 yang rencananya akan merealokasikan hak pemajakan atas residual profit korporasi besar global menuju yurisdiksi pasar.
Das mengatakan saat ini belum dapat diketahui secara pasti jumlah tambahan penerimaan pajak yang akan dinikmati yurisdiksi pasar berkat Pilar 1.
Pasalnya, hingga saat ini belum ada informasi yang memadai mengenai penghasilan yang diperoleh perusahaan asing. Dengan demikian, akan sangat sulit bagi setiap yurisdiksi untuk memproyeksikan seberapa besar tambahan penerimaan pajak yang diterima setiap negara dengan adanya Pilar 1.
"Meski demikian, kami berpandangan negara-negara pasar seperti India lambat laun akan mendapatkan manfaat dari konsensus ini," ujar Das. (sap)
