Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Impor Ilegal Yacht Rugikan Rp1,6 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Impor Ilegal Yacht Rugikan Rp1,6 Miliar

SORONG, DDTCNews – Kantor Bea Cukai Sorong menegah sebuah yacht bernama Golden Sunset NZ264 di dermaga PT EON Enginering, Klalin, Sorong, karena tidak memiliki izin impor sementara sampai jatuh tempo 20 Januari 2016.

Kepala Kantor Bea Cukai Sorong Firman Sane Hanafiah melalui keterangan tertulisnya pekan ini menjelaskan impor kapal tersebut berpotensi merugikan negara Rp1,6 miliar. Ditjen Bea dan Cukai selanjutnya akan mengenakan sanksi kepada pemilik kapal dan mereekspor yacht tersebut.

“Hasil penindakan ini nanti akan disampaikan ke Kantor Bea Cukai Tual untuk proses penyelesaian lebih lanjut yang kemungkinan penyelesaiannya adalah me-reekspor kapal tersebut, mengenakan sanksi berupa denda atau melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor,” ujarnya.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research: Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Mendesak

Firman menjelaskan kapal dengan panjang 19,5 meter, lebar 8,3 meter dan berat 24 GT berjenis sailing yacht itu diimpor dengan skema impor sementara melalui Kantor Bea Cukai Tual pada Oktober 2015 yang harus diekspor kembali pada 20 Januari 2016.

Akan tetapi, pada saat jatuh tempo, pemilik kapal tidak mengajukan perpanjangan impor sementara. Karena itu, seharusnya yang bersangkutan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas yacth tersebut.

Secara terpisah, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro menuturkan apabila pemilik tidak menyelesaikan administrasi kepabeanan atas ijin impor kapal tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo, dengan sendirinya ada ketentuan kepabeanan yang dilanggar.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research: Ada 3 Masalah Fundamental Kebijakan Cukai Rokok

“Pemilik telah terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10D UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,” ujarnya.

Deni juga mengimbau agar masyarakat dapat melaporkan ke Bea Cukai apabila mengetahui adanya kapal impor yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi. “Penindakan ini akan memberikan efek jera bagi importir sementara yang tidak taat hukum kepabeanan,” pungkasnya. (Bsi)

Baca Juga: Bea Cukai Rilis SE Baru Soal Pendaftaran IMEI Ponsel Impor Bawaan
Topik : bea cukai, impor ilegal, yatch
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Juni 2020 | 08:04 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 14:29 WIB
KEM-PPKF 2021
Jum'at, 22 Mei 2020 | 11:54 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU