KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Hitung Pajak Penghasilan, Youtuber Bisa Pake Norma

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 November 2022 | 15:00 WIB
Hitung Pajak Penghasilan, Youtuber Bisa Pake Norma

Ilustrasi.

SURAKARTA, DDTCNews – Kanwil DJP Jawa Tengah II menjelaskan kewajiban perpajakan yang dapat melekat pada pembuat konten di aplikasi Youtube atau biasa disebut youtuber dalam kegiatan edukasi yang dilakukan melalui radio.

Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II Wieka Wintari mengatakan setiap warga negara—apapun pekerjaan dan profesinya—wajib membayar pajak penghasilan dari, tak terkecuali youtuber jika memang sudah melebihi batas penghasilan yang telah ditentukan.

“Berdasarkan lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2015, youtuber ini masuk ke dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002 Kegiatan Pekerja Seni,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

KLU tersebut mencakup kegiatan pekerja seni, seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.

Wieka juga menjelaskan terkait dengan ketentuan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan metode penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan norma yang dapat dipakai youtuber jika memiliki penghasilan kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Youtuber yang akan memakai norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan kepada dirjen pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan,” tuturnya.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Penggunaan norma penghitungan pada dasarnya dilakukan lantaran tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan secara lengkap.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024