Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Hingga Juli 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.919,9 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Hingga Juli 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.919,9 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2021 senilai US$415,7 miliar atau sekitar Rp5.919,9 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan posisi utang tersebut tumbuh 1,7% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 2,0%. Menurutnya, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah.

"Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga: Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF

Erwin mengatakan ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2021 mencapai US$205,9 miliar atau tumbuh 3,5% secara tahunan, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3%.

Kondisi ini disebabkan penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, perkembangan tersebut juga tetap menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo.

Erwin menilai pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Belanja itu antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor konstruksi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Baca Juga: Dirjen Pajak Terbitkan SE Soal Deemed Dividend, Guna Samakan Pemahaman

Posisi ULN pemerintah juga dinilai aman karena hampir seluruhnya memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1%, setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2% pada Juni 2021. Pertumbuhan tersebut disebabkan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5% secara tahunan, meski melambat dibanding bulan sebelumnya, 1,7%.

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1%, lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9%. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar US$207,0 miliar.

Baca Juga: Rasio Utang Naik, Sri Mulyani: Lebih Baik Ketimbang Negara Tetangga

Secara umum, Erwin menyebut struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Menurutnya, ULN Indonesia pada Juli 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia yang tetap terjaga di kisaran 36,6% produk domestik bruto (PDB), menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5%.

"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3% dari total ULN," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya
Topik : utang luar negeri, ULN, Bank Indonesia, BI, moneter, devisa, utang, defisit

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Reyno Marchel

Rabu, 15 September 2021 | 17:57 WIB
Pemerintah sebaiknya berhati-hati terhadap pengelolaan utang luar negeri tersebut agar dapat tersalurkan dengan benar
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB