Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hingga Juli 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.919,9 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Hingga Juli 2021, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.919,9 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2021 senilai US$415,7 miliar atau sekitar Rp5.919,9 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan posisi utang tersebut tumbuh 1,7% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 2,0%. Menurutnya, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah.

"Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga: Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Erwin mengatakan ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2021 mencapai US$205,9 miliar atau tumbuh 3,5% secara tahunan, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3%.

Kondisi ini disebabkan penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, perkembangan tersebut juga tetap menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo.

Erwin menilai pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Belanja itu antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor konstruksi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Posisi ULN pemerintah juga dinilai aman karena hampir seluruhnya memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1%, setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2% pada Juni 2021. Pertumbuhan tersebut disebabkan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5% secara tahunan, meski melambat dibanding bulan sebelumnya, 1,7%.

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1%, lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9%. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar US$207,0 miliar.

Baca Juga: PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini

Secara umum, Erwin menyebut struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Menurutnya, ULN Indonesia pada Juli 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia yang tetap terjaga di kisaran 36,6% produk domestik bruto (PDB), menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5%.

"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3% dari total ULN," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Soal Kenaikan Tarif PPN
Topik : utang luar negeri, ULN, Bank Indonesia, BI, moneter, devisa, utang, defisit

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Reyno Marchel

Rabu, 15 September 2021 | 17:57 WIB
Pemerintah sebaiknya berhati-hati terhadap pengelolaan utang luar negeri tersebut agar dapat tersalurkan dengan benar
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax

Rabu, 22 September 2021 | 16:27 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

ADB Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,5%

Rabu, 22 September 2021 | 15:30 WIB
RUU KUP

Soal Bantuan Penagihan Pajak RUU KUP, DPR Beri Sejumlah Catatan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak