Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Hadapi Covid-19, DJP Beri Berbagai Relaksasi Administrasi Pajak

A+
A-
10
A+
A-
10
Hadapi Covid-19, DJP Beri Berbagai Relaksasi Administrasi Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Selain pembentukan kebijakan jangka panjang dan pemberian insentif, relaksasi administrasi pajak yang bersifat sementara juga menjadi respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan tren global.

Relaksasi administrasi pajak ini diberikan pertama kali setelah otoritas mengumumkan untuk menghentikan sementara pelayanan langsung (tatap muka). Penghentian itu berlaku selama masa pencegahan virus Corona di lingkungan DJP.

SE-13/2020 & KEP-156/2020

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Awalnya, lewat Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020, masa pencegahan penyebaran virus Corona ditetapkan pada 16 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020. Kemudian, melihat perkembangan kasus Covid-19, periode itu diperpanjang hingga 21 April 2020 (lewat SE-21/PJ/2020) dan yang terakhir diperpanjang hingga 29 Mei 2020 (lewat SE-23/PJ/2020).

Lewat SE-13/2020, Dirjen Pajak menegaskan pembayaran dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019 dapat dilakukan paling lambat pada 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. ‘Simak, Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020’.

Ketentuan terkait perpanjangan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi ini juga ada dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Selain penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi, otoritas juga memberi kelonggaran kepada peserta amnesti pajak. Wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan, paling lambat 30 April 2020.

Kemudian, DJP juga memberikan perpanjangan batas waktu permohonan upaya hukum. Perpanjangan waktu diberikan sampai 31 Mei 2020, untuk permohonan upaya hukum yang batas waktu pengajuannya berakhir pada 15 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Upaya hukum dimaksud adalah permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.

Baca Juga: Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Terkait dengan proses administrasi, DJP lebih mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi. Permintaan aktivasi EFIN disampaikan melalui email resmi KPP atau KP2KP (www.pajak.go.id/unit-kerja). Pengajuan VAT Refund untuk turis sementara dilakukan secara elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi ini juga diberlakukan untuk pengajuan sejumlah insentif pajak yang diberikan untuk merespons pandemi Covid-19. Otoritas akan menggunakan DJP Online sebagai saluran tunggal administrasi perpajakan, tidak terkecuali untuk pengajuan insentif pajak. Simak artikel ‘Insentif Pajak PMK 28/2020, DJP: Kami Tidak Buka Lagi yang via Email’.

PMK 29/2020 & KEP-178/2020

Baca Juga: Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Sejalan dengan perkembangan yang ada, otoritas fiskal juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beleid ini diundangkan dan mulai berlaku pada 7 April 2020.

Otoritas menyatakan untuk memberi kepastian hukum dalam pelayanan kepada wajib pajak akibat pandemi Covid-19, perlu memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dan penerbitan produk hukum perpajakan atas pelayanan administrasi perpajakan itu di DJP.

Dalam keadaan kahar, jatuh tempo penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan dapat diperpanjang untuk jangka waktu penyelesaian tertentu. Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-178/PJ/2020.

Baca Juga: Komisi Yudisial dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama

Dalam KEP 178/2020, perpanjangan waktu tersebut dibagi menjadi tiga ketentuan. Pertama, terhadap pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan PMK, Perdirektur-jenderal Pajak, dan/atau SE Dirjen Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian paling lama 1 hari kerja atau paling lama sampai dengan 7 hari kerja, jangka waktu penyelesaiannya diperpanjang paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Kedua, terhadap pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan PMK, Perdirektur-jenderal Pajak, dan/atau SE Dirjen Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian lebih dari 7 hari kerja tapi tidak boleh lebih dari 1 bulan, jangka waktu penyelesaiannya diperpanjang menjadi paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Ketiga, terhadap pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan PMK, Perdirektur-jenderal Pajak, dan/atau SE Dirjen Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian 1 bulan atau lebih, jangka waktu penyelesaian sejak permohonan diterima lengkap tidak diberikan perpanjangan.

Baca Juga: Pembetulan SPT Tahunan Sebabkan Kurang Bayar? Perhatikan Sanksinya

Adapun perpanjangan waktu tidak berlaku untuk pelayanan dalam rangka pemberian fasilitas dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor barang kena pajak. Simak artikel ‘Kata DJP, Waktu Penyelesaian Fasilitas Pajak Ini Tidak Diperpanjang’.

PER-06/2020

Tidak cukup sampai di sana, yang terbaru, otoritas menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06 /PJ/2020 tertanggal 17 April 2020. Dalam beleid ini, DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT tahunan tahun pajak 2019, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Baca Juga: Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Ditjen Pajak tidak memperpanjang deadline pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. Sehingga wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019 tetap wajib menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2019 paling lambat tanggal 30 April 2020. ‘Ini Alasan DJP Tidak Perpanjang Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan’.

Namun, dalam beleid tersebut, DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Penyampaian dilakukan dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

Wajib pajak tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Namun, jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.

Baca Juga: Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Adapun wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaian SPT. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara online melalui www.pajak.go.id.

Fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan). Fasilitas juga tidak bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020.

Berbagai relaksasi administrasi yang diberikan DJP ditujukan untuk memberikan kepastian dan meringankan beban kepatuhan (cost of compliance) di tengah adanya pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, DJP berharap wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Baca Juga: Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

Bagaimanapun, selain memberikan sejumlah insentif pajak, pemerintah masih tetap membutuhkan penerimaan untuk penanganan covid-19. Terlebih, hingga saat ini, penerimaan pajak masih menjadi penopang pendapatan negara yang akan dibelanjakan untuk pembangunan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : virus Corona, administrasi pajak, SPT tahunan, keberatan, banding, DJP Online, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:13 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

DJP Jatim II Imbau Wajib Pajak Segera Lakukan Pemadanan NIK-NPWP

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Buoyancy Turun, Rasio Pajak 2023 Diperkirakan Hanya 9,61 Persen

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:21 WIB
LAYANAN PAJAK

Ada Fitur Pelaporan Penyusutan dan Amortisasi di DJP Online

Rabu, 25 Januari 2023 | 13:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kepastian Hukum dan Administrasi Jadi Modal Kerek Penerimaan Pajak

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline