Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Simak, Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020

A+
A-
23
A+
A-
23
Simak, Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Menindaklanjuti Surat Edaran Menkeu terkait panduan tindak lanjut pencegahan penyebaran virus Corona di Kemenkeu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menerbitkan Surat Edaran serupa untuk pengaturan di tingkat DJP.

Dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020 disebutkan masa pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) ditetapkan mulai 16 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020. Selama masa tersebut, ada penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi, serta layanan.

“Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Direktorat Jenderal Pajak tetap berjalan secara efektif dan efisien,” demikian bunyi salah satu maksud dan tujuan SE tersebut.

Baca Juga: KPP Madya Gresik Terbentuk, Pelayanan dan Pengawasan WP Lebih Efektif

Adapun perincian pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan selama masa pencegahan penyebaran virus Corona antara lain, pertama, unit vertikal di lingkungan DJP tetap beroperasi tapi aktivitas di tempat pelayanan perpajakan yang mengharuskan kontak langsung dengan wajib pajak ditiadakan sementara.

Beberapa tempat tersebut adalah Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Layanan di Luar Kantor (LDK), Pelayanan Terpadu Satu pintu seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), dan tempat lainnya.

Kedua, peniadaan sementara tidak berlaku untuk pelayanan langsung pada Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara). Layanan yang akrab disebut VAT Refund ini tetap dibuka. Simak artikel ‘DJP Tutup Sementara Pelayanan Langsung, Lapor SPT Tahunan Online Saja’.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Bagaimana Layanan Tatap Muka DJP?

Ketiga, KPP dan KP2KP diminta memasang pengumuman peniadaan sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan mencantumkan media komunikasi yang dapat dihubungi seperti nomor telepon, whatsapp, alamat email, dan saluran online lainnya.

Keempat, daftar media komunikasi tersebut dikirimkan kepada Direktorat P2Humas melalui alamat email: [email protected] untuk dipublikasikan pada laman resmi DJP pajak.go.id.

Kelima, layanan perpajakan bagi wajib pajak dilaksanakan melalui optimalisasi sarana elektronik yang tersedia. Apabila sarana elektronik tersebut belum tersedia, wajib pajak dapat menggunakan instrumen pengiriman melalui pos.

Baca Juga: Aplikasi DJP Ini Tidak Bisa Digunakan Sementara Waktu

Keenam, pembayaran dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019 dapat dilakukan paling lambat pada 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Simak artikel ‘Diperpanjang, Batas Akhir Lapor SPT Tahunan WP OP Jadi 30 April 2020’.

Ketujuh, penyampaian SPT masa PPh pemotongan/pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 dapat dilakukan paling lambat 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan. Namun, batas waktu penyetoran tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedelapan, terhadap permohonan layanan administrasi perpajakan seperti Surat Keterangan Bebas (SKB), pemindahbukuan, Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD), dan lain-lain – yang telah diajukan oleh wajib pajak sebelum SE Dirjen Pajak ini diterbitkan – diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kontak langsung dengan wajib pajak.

Baca Juga: Termasuk Pemeriksaan Pajak, CRM Dipakai untuk Dukung Fungsi Ini

Kesembilan, terhadap kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum dan penyelesaian keberatan, diupayakan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya serta memprioritaskan kegiatan yang mendekati jatuh tempo.

Kesepuluh, tindakan penagihan aktif sementara ditiadakan kecuali untuk tunggakan pajak yang sudah mendekati daluwarsa penagihan.

Kesebelas, kegiatan menghadiri sidang banding dan gugatan, baik di pengadilan pajak, pengadilan umum, dan pengadilan tata usaha negara tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 yang diterbitkan oleh Kantor Staf Kepresidenan. (http://ksp.go.id/waspada-corona/index.html).

Baca Juga: Kemenkeu: Desain PPN Tidak Mungkin Memberatkan Masyarakat Miskin

Kedua belas, kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, rapat koordinasi, konsinyasi, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis, yang dilakukan secara langsung agar ditiadakan. Kegiatan-kegiatan tersebut agar dioptimalkan dengan penggunaan sarana telekomunikasi seperti telepon, email, chat, video conference, dan saluran online lainnya.

Ketiga belas, kegiatan study visit, praktik kerja lapangan, magang, dan riset yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa di lingkungan DJP ditiadakan sementara. Keempat belas, prosedur penerimaan berkas fisik agar memperhatikan ketentuan pencegahan penyebaran COVID-19. (kaw)

Baca Juga: Soal Reformasi PPN, Ini Kata Dirjen Pajak
Topik : pelayanan pajak, virus Corona, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 Juni 2021 | 13:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 12:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:19 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:37 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:05 WIB
SE-06/PP/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
AMERIKA SERIKAT