Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Ini Alasan DJP Tidak Perpanjang Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

A+
A-
194
A+
A-
194
Ini Alasan DJP Tidak Perpanjang Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memutuskan untuk tidak memperpanjang batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak (WP) badan, seperti yang diberikan untuk WP orang pribadi (OP). DJP mempunyai pertimbangan khusus dalam keputusan ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas mempunyai pertimbangan khusus tidak memberikan relaksasi penyampaian SPT untuk WP badan. Salah satu pertimbangannya adalah jumlah WP badan relatif sedikit.

“Jumlah WP Badan yang wajib lapor SPT tahunan itu 1,4 juta WP dan tidak sebanyak WP OP,” katanya Senin (6/4/2020). Simak artikel ‘Ditjen Pajak: Tidak Ada Perubahan Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan’.

Baca Juga: Kinerja Penerimaan Perpajakan Fluktuatif, Ini Penjelasan Pemerintah

Hestu melanjutkan pertimbangan selanjutnya adalah tingkat literasi pajak WP badan yang lebih baik dibandingkan WP OP. Menurutnya, WP badan lebih melek pajak ketimbang WP OP. Dengan demikian, DJP berharap pemenuhan kewajiban perpajakan WP badan sudah lebih baik.

Selain itu, tidak diberikannya perpanjangan penyampaian SPT badan agar pelaku usaha dapat segera menikmati penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%, terutama bagi yang melakukan angsuran PPh Pasal 25.

Adapun bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020, penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.

Baca Juga: DJP Buat Aplikasi untuk Lampirkan SSP dalam Pelaporan Insentif Pajak

Kemudian, angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT tahunan 2019, tapi sudah menggunakan tarif baru 22%. Simak artikel ‘DJP: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini Pakai Tarif 22%’.

"Dengan tidak diberikannya relaksasi pemyampaian SPT tahunan, kami justru mendorong WP badan untuk segera menyampaikan SPT tahunan 2019 agar dapat segera mulai memanfaatkan penurunan angsuran PPh Pasal 25," imbuh Hestu. (kaw)

Baca Juga: Pembayaran Pajak WP OP Nonkaryawan Baru pada Tahun Kedua Turun
Topik : pelaporan SPT, SPT, SPT tahunan, WP badan, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online, PPh badan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

arif83

Senin, 13 April 2020 | 21:01 WIB
Percuma diperpanjang / tidak kalo DJP Onlinenya sering error...

Yoga

Senin, 13 April 2020 | 10:09 WIB
Betul sekali Rekan Billy Situasi sekarang tidak memungkinkan para karyawan tidak masuk kerja. bagaimana mereka bisa menyusun laporan dengan baik dan benar,. DJP agar membuka hati nuraninya agar memperpanjang pelaporan tahunan badan. Lihatlah Negara Lain memporioritaskan karyawan.

Billy Kam

Senin, 13 April 2020 | 04:08 WIB
DJP tidak paham situasi. Di lapangan suasana kerja sudah tidak menentu, ada yg kerja dari rumah ada yg karyawannya di phk. Seharusnya DJP harus memberi perpanjangan spt wp badan apalagi dengan alasan yang di buat buat seperti ini.

Vidi Arrohman

Selasa, 07 April 2020 | 11:02 WIB
djp online error terus..

Vendi Tujuh Empat

Selasa, 07 April 2020 | 10:34 WIB
antara djp, presiden dan instansi lain tidak ada singkronnya, sebagai masyarakat awam pasti mencurigai ada sesuatu. bukan masalah diperpanjang atau tidak, wp pasti ikut, tapi ini... rasanya ada yang salah 🤔🤔🤔

Steven

Selasa, 07 April 2020 | 10:16 WIB
Tidak sejalan dgn Menkeu.. Djp TDK ikut perintah Presiden.. Yg mengerjakan SPT badan manusia juga.. itu yg harus d pertimbangan kan.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Senin, 06 April 2020 | 20:52 WIB
dengan alasan seperti itu saya rasa tidak tepat berpendapat seperti itu. Jika beralasan dengan makin cepat lapor untuk menikmati penurunan tarif sebesar 2% , DJP tidak mempertimbangkan bahwa tidak banyak perusahaan yang menyetor minimal 40% sahamnya ke bursa saham dibandingkan yang tidak dan bagaima ... Baca lebih lanjut

Sugeng harianto

Senin, 06 April 2020 | 19:34 WIB
ini namanya pemerintah tutup mata..., tolong liat dilapangan......, djp online error terus..

Sugeng harianto

Senin, 06 April 2020 | 19:34 WIB
ini namanya pemerintah tutup mata..., tolong liat dilapangan......, djp online error terus..
1
artikel terkait
Jum'at, 22 Mei 2020 | 12:02 WIB
TIPS MENDAPATKAN INSENTIF
Jum'at, 22 Mei 2020 | 11:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 09:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI