BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah belum menyiapkan langkah khusus untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap perekonomian dalam negeri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan dinamika geopolitik lebih lanjut. Sejalan dengan itu, belum ada kebijakan khusus yang akan digelontorkan, termasuk insentif fiskal ataupun nonfiskal.
"[Insentif khusus untuk] geopolitik kita lihat saja. Tentunya 'kan ini perang baru terjadi beberapa hari, kita monitor berapa lama," ujarnya kepada awak media, Selasa (3/3/2026).
Di tengah suasana geopolitik yang memanas, Airlangga meyakinkan kondisi ekonomi Indonesia tetap aman dan terkendali.
Di sisi lain, dia mengaku pemerintah tetap mewaspadai durasi dan eskalasi ketegangan geopolitik antara AS, Israel, dan Iran. Pasalnya jika konflik berlanjut dalam jangka panjang, harga minyak dunia berpotensi meningkat dan pada akhirnya juga bisa mengerek harga BBM di dalam negeri.
"Kita lihat berapa jauh perangnya dan berapa harga BBM. Jadi, antisipasinya tergantung dari situasi perang ini, apakah seperti perang Ukraina yang lama atau perang yang singkat," kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga mengaku tidak khawatir perang akan mengganggu pasokan minyak dari negara-negara penghasil atau eksportir. Dia mengeklaim salah satu alasannya karena Indonesia sudah mengamankan pasokan minyak dari AS seiring dengan ditekennya nota kesepahaman antara PT Pertamina dan beberapa perusahaan migas asal AS.
Kesepakatan impor komoditas energi antara pelaku usaha Indonesia dan AS tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam perjanjian agreement on reciprocal trade (ART) Indonesia-AS.
"Kan sudah ada MoU antara Pertamina dengan beberapa perusahaan [AS] dan itu tentu bisa ditutup [kebutuhan impor minyak]," ujar Airlangga. (dik)
