Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Genjot Setoran Pajak Akhir Tahun, Tim PKK Dilibatkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Genjot Setoran Pajak Akhir Tahun, Tim PKK Dilibatkan

Ilustrasi. 

SEMARANG, DDTCNews – Pemprov Jawa Tengah (Jateng) terus mengoptimalkan setoran pajak daerah menjelang akhir 2020. Salah satu cara yang ditempuh adalah bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng Tavip Supriyanto mengatakan TP PKK di Jateng pada 2019 mampu mengumpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai 1,5 miliar. Jumlah setoran tersebut berasal dari 4.349 objek kendaraan yang terdaftar di Jateng.

"Partisipasi Tim Penggerak PKK dalam kegiatan sosialisasi untuk kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan sangat baik," katanya, seperti dilansir Pemprov Jateng dalam laman resminya, Senin (7/12/2020).

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

Tahun ini, TP PKK kembali dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat pada 2020. Menurutnya, penetrasi kegiatan sosialisasi tidak hanya pada tingkat ibu kota provinsi, tapi menyebar pada level kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat rating TP PKK.

TP PKK, sambungnya, merupakan salah satu elemen penting yang berperan untuk mengamankan penerimaan pajak, khususnya PKB di Jateng. Peran TP PKK memberikan dampak positif bagi setoran PKB yang setiap tahunnya berkontribusi sebesar 39% terhadap total setoran pendapatan asli daerah (PAD).

TP PKK juga mempunyai bekal kerja berbasis data untuk mengukur kepatuhan pajak daerah sampai tingkat desa. Salah satu hasilnya adalah alasan ketidakpatuhan masyarakat terkait dengan pembayaran PKB. Sebanyak 34% masyarakat tidak membayar pajak karena tidak memiliki uang.

Baca Juga: Mudahkan Bayar Pajak Kendaraan, 500 Bumdes Bakal Layani e-Samdes

Kemudian, sekitar 26% mengaku alpa atau lupa membayar pajak kendaraannya. Sebanyak 14% masyarakat Jateng mengaku sibuk sehingga tidak sempat membayar pajak, 4,1% mengaku kendaraan sudah dijual, dan 4% mengaku kendaraannya dalam proses gadai.

"Kami berharap kerja sama ini dapat berlangsung terus dan berjalan dengan baik karena TP PKK memiliki struktur organisasi yang berjalan baik dan memiliki anggota sampai di tingkat desa se-Jawa Tengah," ungkap Tavip.

Sementara, Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menyampaikan gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

Untuk tahun ini, TP PKK memperluas kerja sama yang semula hanya 6 kabupaten dan akan ditambah 12 kabupaten/ kota. TP PKK masing-masing daerah mendapat 2.000 lembar surat pemberitahuan pajak.

"Gerakan PKK juga mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran hukum. Untuk itu, kerja sama ini untuk mendukung misi memperkokoh birokrasi provinsi dengan kabupaten/ kota," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP
Topik : Provinsi Jawa Tengah, Jateng, PKK, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, PKB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 10:47 WIB
UU HKPD

Sudah Diteken Presiden Jokowi, UU HKPD Resmi Diundangkan

Rabu, 12 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA PALEMBANG

Kejar PAD Rp1,07 Triliun, Kinerja Pegawai Pajak Dievaluasi Per 6 Bulan

Selasa, 11 Januari 2022 | 18:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Wajib Pajak Tak Terima SPPT, Tunggakan PBB-P2 2021 Capai Rp10 Miliar

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tunggak Pajak Ratusan Juta Rupiah, Mobil Distributor Elpiji Disita

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny