Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Gencarkan Tapping Box di Tempat Usaha, Ini Sasaran Wali Kota

A+
A-
2
A+
A-
2
Gencarkan Tapping Box di Tempat Usaha, Ini Sasaran Wali Kota

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. (Foto: mojokerto.go.id)

MOJOKERTO, DDTCNews - Pemkot Mojokerto, Jawa Timur kembali mengimbau pelaku usaha untuk kooperatif dalam program pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan pemerintah akan terus melakukan sosialisasi tapping box agar diterima pelaku usaha, khususnya yang memungut pajak dari kantong konsumen seperti hotel, restoran, parkir dan usaha hiburan.

Ia menegaskan sistem tapping merupakan cara pemkot mengoptimalkan setoran pajak. "Tapping box menjadi wujud nyata Pemkot Mojokerto dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yang merupakan indikator kesuksesan program pemberantasan korupsi," katanya, Senin (23/11/2020).

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pemprov Berlakukan Pajak Kendaraan Progresif

Ika menjabarkan dengan tapping box, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung. Pasalnya, data transaksi yang terekam di lokasi usaha akan langsung tersaji dalam sistem pendapatan daerah.

Tapping box diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah karena setoran pajak optimal dan nihil kebocoran. Selain itu, alat tersebut juga sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan.

"Ada dua sasaran, yang pertama meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Kemudian yang kedua, terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah," terangnya.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Ika menambahkan pengelolaan penerimaan pajak secara elektronik juga sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Mojokerto No.15/2020 tentang sistem elektronik pajak daerah.

Sasaran awal dari penerapan beleid ini adalah untuk pelaku usaha yang memungut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Dia berharap semua pelaku usaha dapat beralih ke sistem digital sehingga memudahkan pembayaran pajak dan pengawasan dari pemerintah.

"Ini, merupakan wujud nyata dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah yang merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberantasan korupsi," terangnya seperti dilansir beritalima.com.

Baca Juga: 300 Unit Tapping Box Bakal Dipasang, Pemkot Incar Restoran dan Cafe

Sementara itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan agenda optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu kerja lembaga antirasuah sejak 2016.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak bisa dilepaskan dengan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kapasitas daerah melakukan pengawasan.

"Di Kota Mojokerto, kami telah memasang 70 alat untuk pelaku usaha. Tapping box ini dapat mendorong wajib pajak menjalankan kewajibannya. Sehingga, pengusaha atau pelaku usaha akan lebih tertib dalam membayar pajak yang telah dipungut dari konsumen." imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Topik : tapping box, kota mojokerto, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Diperpanjang Hingga Agustus 2022, Warga Diimbau Manfaatkan Diskon PBB

Jum'at, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi

Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Truck Losing dalam Kepabeanan?

Kamis, 30 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Deadline PPS Malam Ini, Layanan Live Chat Beroperasi Hingga 21.00 WIB