BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PEKANBARU, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau mencatat tambahan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dihimpun sejak diberlakukannya pemutihan mencapai Rp57,09 miliar.
Kepala Bidang Pajak Bapenda Riau M. Sayoga mengatakan total sanksi administrasi denda yang tidak dikenakan atas wajib pajak yang mengikuti pemutihan PKB mencapai Rp10,91 miliar.
"Masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan denda pajak saat ini mulai banyak, terbukti dengan perolehan pendapatan daerah senilai lebih dari Rp57 miliar," katanya, dikutip pada Minggu (19/2/2023).
Secara lebih terperinci, terdapat 2.776 unit kendaraan roda 4 jenis minibus yang telah melunasi pajak kendaraan. Sementara itu, nilai sanksi denda yang tidak dikenakan atas pembayaran PKB tersebut mencapai Rp4,31 miliar.
Lalu, terdapat 12.209 unit kendaraan roda 2 yang PKB-nya telah dilunasi oleh pemilik kendaraan di tengah program pemutihan ini. Total sanksi denda yang tidak dikenakan atas kendaraan roda tersebut mencapai Rp2,04 miliar.
Sayoga mengimbau wajib pajak untuk melunasi tunggakan PKB sesegera mungkin guna menghindari antrean di akhir periode pemutihan. Adapun program pemutihan digelar oleh Pemprov Riau hingga 31 Mei 2023.
"Bagi yang masyarakat yang pajak kendaraan bermotornya menunggak, silakan manfaatkan program ini. Masih ada waktu sampai 31 Mei mendatang," tuturnya seperti dilansir halloriau.com.
Sebagai informasi, pemutihan PKB merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Riau dalam Program 7 Berkah Pajak Daerah Riau guna membantu masyarakat melunasi tunggakan PKB menjelang penerapan kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor.
Selain pemutihan atas sanksi denda PKB, terdapat insentif berupa pemutihan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), pembebasan pokok dan denda BBNKB II, dan pembebasan BBNKB mutasi masuk dan kendaraan lelang.
Pemprov juga memberikan fasilitas pembebasan tunggakan pokok PKB yang melebihi 3 tahun pajak, diskon PKB sebesar 50% selama 3 tahun bagi pelaku usaha yang melakukan mutasi masuk, serta penghapusan tarif PKB progresif.
Selain itu, pemprov juga memberikan fasilitas pengurangan denda keterlambatan dari 25% menjadi 2% setelah pemutihan selesai digelar. (rig)
