Gara-gara Skandal Pajak, PM Belanda dan Seluruh Menteri Kabinet Mundur

AMSTERDAM, DDTCNews - Koalisi pemerintahan yang dibangun oleh Perdana Menteri (PM) Mark Rutte akhirnya memutuskan membubarkan diri akibat skandal yang disebabkan kesalahan otoritas pajak.

PM Mark Rutte dan kabinetnya akan terus menjalankan pemerintahan dalam kapasitas sebagai pengurus, dengan pemilihan umum yang sudah dijadwalkan pada Maret.

"Kami ingin menjaga pemerintah tetap pada tempatnya untuk memberikan stabilitas selama masa pandemi virus Corona," katanya di Amsterdam, seperti dikutip Jumat (15/1/2021).

Adapun skandal pajak itu bersumber saat pejabat otoritas pajak melakukan kesalahan karena menuding ribuan keluarga melakukan penipuan dalam pembayaran iuran kesejahteraan sosial.

Ribuan keluarga tersebut dipaksa membayar piutang iuran kesejahteraan sosial dalam bentuk tambahan biaya tunjangan anak kepada kas negara. Mark mengakui proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak tersebut terbukti keliru.

Akibatnya, pemimpin Partai Buruh Lodewijk Asscher mengundurkan diri sebagai ketua partai karena skandal tersebut terjadi saat Asscher menjabat sebagai menteri perpajakan di pemerintahan terdahulu.

Akibat kesalahan tersebut, pemerintah menawarkan biaya kompensasi sebesar €30.000 untuk setiap keluarga yang terdampak kebijakan pajak yang keliru. Tawaran kompensasi tersebut tidak mengurungkan niat ribuan keluarga yang terdampak untuk mengajukan tuntutan hukum.

Pengacara keluarga menuding anggota kabinet melakukan tindak pidana karena gagal dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, berlaku diskriminatif dan melanggar hak anak.

Tuntutan hukum tersebut setidaknya dialamatkan terhadap beberapa menteri yang terlibat dalam skandal tersebut dan masih aktif di kabinet pimpinan PM Rutte.

"Skandal pajak ini memberikan konsekuensi politik yang tidak dapat dihindari," kata salah satu pemimpin Partai Kiri Sigrid Kaag seperti dilansir euroweeklynews.com. (Bsi)