Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Gara-gara Skandal Pajak, PM Belanda dan Seluruh Menteri Kabinet Mundur

A+
A-
7
A+
A-
7
Gara-gara Skandal Pajak, PM Belanda dan Seluruh Menteri Kabinet Mundur

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (Foto: Arenda Oomen/government.nl)

AMSTERDAM, DDTCNews - Koalisi pemerintahan yang dibangun oleh Perdana Menteri (PM) Mark Rutte akhirnya memutuskan membubarkan diri akibat skandal yang disebabkan kesalahan otoritas pajak.

PM Mark Rutte dan kabinetnya akan terus menjalankan pemerintahan dalam kapasitas sebagai pengurus, dengan pemilihan umum yang sudah dijadwalkan pada Maret.

"Kami ingin menjaga pemerintah tetap pada tempatnya untuk memberikan stabilitas selama masa pandemi virus Corona," katanya di Amsterdam, seperti dikutip Jumat (15/1/2021).

Baca Juga: Obesitas Kaum Muda Meningkat, Pemerintah Didesak Terapkan Pajak Gula

Adapun skandal pajak itu bersumber saat pejabat otoritas pajak melakukan kesalahan karena menuding ribuan keluarga melakukan penipuan dalam pembayaran iuran kesejahteraan sosial.

Ribuan keluarga tersebut dipaksa membayar piutang iuran kesejahteraan sosial dalam bentuk tambahan biaya tunjangan anak kepada kas negara. Mark mengakui proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak tersebut terbukti keliru.

Akibatnya, pemimpin Partai Buruh Lodewijk Asscher mengundurkan diri sebagai ketua partai karena skandal tersebut terjadi saat Asscher menjabat sebagai menteri perpajakan di pemerintahan terdahulu.

Baca Juga: Skema MAP Tidak Bisa Digunakan untuk Pemotongan Dividen

Akibat kesalahan tersebut, pemerintah menawarkan biaya kompensasi sebesar €30.000 untuk setiap keluarga yang terdampak kebijakan pajak yang keliru. Tawaran kompensasi tersebut tidak mengurungkan niat ribuan keluarga yang terdampak untuk mengajukan tuntutan hukum.

Pengacara keluarga menuding anggota kabinet melakukan tindak pidana karena gagal dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, berlaku diskriminatif dan melanggar hak anak.

Tuntutan hukum tersebut setidaknya dialamatkan terhadap beberapa menteri yang terlibat dalam skandal tersebut dan masih aktif di kabinet pimpinan PM Rutte.

Baca Juga: Muncul Dorongan Penyederhanaan SPT Pajak Dividen, Bunga, dan Royalti

"Skandal pajak ini memberikan konsekuensi politik yang tidak dapat dihindari," kata salah satu pemimpin Partai Kiri Sigrid Kaag seperti dilansir euroweeklynews.com. (Bsi)

Topik : belanda, PM mundur, Mark Rutte
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 13 Januari 2020 | 19:15 WIB
BELANDA
Kamis, 02 Januari 2020 | 12:45 WIB
BELANDA
Jum'at, 15 November 2019 | 17:25 WIB
BELANDA
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:12 WIB
PERTEMUAN PRESIDEN-PM BELANDA
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA