Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gara-Gara Pajak Ini, Bursa Efek Ancam Angkat Kaki

A+
A-
0
A+
A-
0
Gara-Gara Pajak Ini, Bursa Efek Ancam Angkat Kaki

Ilustrasi. Tangan patung mantan Presiden AS George Washington berada di bagian depan gedung Bursa Saham New York (NYSE) pada permulaan sesi perdagangan hari Kamis di Manhattan, Kota New York, New York, Amerika Serikat, Kamis (28/1/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Segar/AWW/djo

NEW YORK, DDTCNews – New York Stock Exchange (NYSE) mengancam akan keluar dari negara bagian New York apabila pemerintah negara bagian AS tersebut akan mengenakan pajak khusus atas transaksi saham.

Presiden NYSE Stacy Cunningham mengatakan NYSE bersama 25 perusahaan sekuritas lainnya telah mengirimkan surat kepada DPR. NYSE dan sekuritas menilai pajak baru tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dan membebani investor.

"Pajak ini tidak hanya berdampak kepada sekuritas, tetapi juga akan menimbulkan dampak besar terhadap dana pensiun milik simpanan milik rumah tangga AS sampai dengan investor ritel," tulis Cunningham dalam suratnya, dikutip Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

Saat ini, lanjutnya, tak sedikit perusahaan finansial yang mendirikan perusahaan di negara bagian lain yang memiliki tarif pajak rendah seperti Tennessee, Florida, dan Texas. Apabila pajak khusus tersebut disahkan, jumlah perusahaan finansial yang keluar dari New York akan lebih banyak lagi.

"Kegiatan kami berpusat di Manhattan. Sebagian karyawan tinggal di Manhattan. Kami semua ingin New York bisa keluar dari pandemi Covid-19 dengan lebih kuat dari sebelumnya. Untuk itu, kami menentang pengenaan pajak atas transaksi saham," sebut Cunningham.

Untuk diketahui, pajak atas transaksi saham sesungguhnya bukan pajak yang baru di New York State. Pajak tersebut berlaku sejak tahun 1905 dan pada akhirnya dicabut pada tahun 1981. Meski begitu, DPR New York berencana menghidupkan kembali pajak tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

DPR beralasan pajak tersebut dapat membantu mengurangi defisit anggaran yang timbul akibat pandemi Covid-19. Berbanding terbalik, pemerintah negara bagian cenderung menolak pengenaan pajak atas transaksi saham tersebut.

Budget Director New York State Robert Mujica memiliki argumen yang sama dengan Cunningham. Menurutnya, pengenaan pajak ini hanya akan mendorong eksodus perusahaan finansial dari New York State ke negara bagian lain.

"Kami bisa mengenakan pajak atas transaksi saham karena kebetulan server komputernya berada di sini. Namun jika servernya pindah, transaksinya juga akan berpindah. Pajak atas transaksi pun pada akhirnya tidak bisa dipungut," tutur Mujica seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)

Baca Juga: Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Topik : amerika serikat, new york, bursa efek, pajak transaksi saham, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 19:57 WIB
UNI EROPA

5 Negara Ini Bakal Setop Pajak Digital, AS Siap Cabut Tarif Tambahan

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran