BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk menagih tunggakan pajak dari 40 perusahaan baja dari China.
Purbaya mengatakan tim dimaksud akan dipimpin oleh sekretaris jenderal (sekjen) atau inspektur jenderal (irjen) Kementerian Keuangan dengan melibatkan Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).
"Saya akan bentuk tim khusus di pajak dan bea cukai langsung di bawah irjen atau sekjen untuk menjalankan itu. Jadi, kalau dikasih ke orang pajak di situ saja sepertinya dilindungi," katanya, dikutip pada Minggu (26/4/2026).
Purbaya menuturkan duta besar China juga akan mengimbau perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Indonesia tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar.
Namun, dia berpandangan imbauan dimaksud berpotensi tidak efektif sehingga Kementerian Keuangan akan menempuh langkah penegakan hukum.
"Walaupun duta besar China sudah mengatakan akan imbau mereka bekerja dengan baik. Rupanya di lapangan tergantung duit. Kalau tidak ada penindakan, dia akan melanggar terus. Jadi kita harus enforce," tuturnya.
Sebagai informasi, DJP sebelumnya telah melakukan penyidikan atas 3 wajib pajak badan sektor industri baja yang ditengarai melakukan penjualan baja tanpa memungut PPN. Tiga wajib pajak dimaksud adalah PT PSI, PT PSM, dan PT VPM.
DJP mencatat ketiga wajib pajak dimaksud secara sengaja menggunakan rekening pribadi karyawan, pengurus, dan/atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan; tidak melaporkan identitas supplier yang sebenarnya dalam SPT; serta memanipulasi dokumen penawaran barang guna menghindari pemungutan PPN.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya mengatakan upaya penegakan hukum yang sama juga akan ditempuh terhadap 40 perusahaan baja.
"Kami akan building case 40 perusahaan baja. Karena ada dugaan yang di luar 3 ini juga melakukan modus yang sama di periode yang hampir sama juga, periode 2015 - 2019 sebelum Covid-19 ketika booming konstruksi," ujar Bimo pada Februari 2026. (rig)
