Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

G-20 Tegaskan Dukung Konsensus Global, Aksi Unilateral Bakal Dihapus

A+
A-
5
A+
A-
5
G-20 Tegaskan Dukung Konsensus Global, Aksi Unilateral Bakal Dihapus

Menteri Keuangan Italia Daniele Franco. 

JAKARTA, DDTCNews - Para menteri keuangan negara anggota G-20 kembali menegaskan dukungan untuk mencapai konsensus atas dua pilar proposal pajak global OECD.

Menteri Keuangan Italia sekaligus pemimpin pertemuan G-20 tahun ini, Daniele Franco, mengatakan semua anggota bersepakat mendukung upaya mengatasi berbagai tantangan pajak akibat digitalisasi ekonomi. Baca ulasan lengkap DDTC terkait konsensus pajak global di Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital.

G-20 juga menyerukan OECD/G-20 Inclusive Framework on BEPS segera mengembangkan model aturan dan instrumen multilateral dalam Detailed Implementation Plan agar aturan baru tentang perpajakan global mulai berlaku pada 2023.

Baca Juga: Pembebasan Pembayaran PPh Badan Diperpanjang Sampai 31 Oktober 2021

"Kesepakatan ini akan membentuk sistem perpajakan internasional yang lebih stabil dan adil," katanya melalui konferensi video, Rabu (13/10/2021).

Franco mengatakan G-20 mendukung sepenuhnya kesepakatan politik akhir yang tercantum dalam pernyataan tentang solusi dua pilar yang dirilis OECD/G-20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pekan lalu. Dalam laporan tersebut, 136 dari 140 yurisdiksi telah menyepakati solusi dua pilar proposal OECD.

Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik. Hak pengenaan pajak atas laba lebih dari US$125 miliar diharapkan akan dialokasikan kembali ke yurisdiksi pasar setiap tahun.

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Sementara pada Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), akan mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Pilar 2 akan mengatur tarif pajak minimum global untuk korporasi sebesar 15% pada perusahaan dengan pendapatan di atas EUR750 juta.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan konsensus pajak global, penerapan aksi unilateral terhadap pajak digital juga akan dihapuskan pada 2024. Franco menyebut negaranya, Italia, termasuk yang akan menghapus pengenaan pajak digital yang kini berlaku secara unilateral, untuk kemudian diganti dengan skema mengikuti ketentuan pajak minimum global 15%.

Meski demikian, dia tidak terlalu mengkhawatirkan soal penyusutan penerimaan negara mengingat estimasi OECD mengenai potensi laba perusahaan multinasional yang akan menjadi objek pemajakan negara-negara pasar akan mencapai lebih dari US$125 miliar.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

"Italia merupakan pasar untuk perusahaan multinasional yang besar dan lebih menguntungkan. Jadi, kami berharap pendapatan tambahan akan datang ke Italia dari pilar 1," ujarnya. (sap)

Topik : konsensus pajak global, ekonomi digital, pajak internasional, pajak digital, pajak minimum global, PPh badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak