UPAH MINIMUM PROVINSI

Formula Upah Minimum 2023, Variabel Ini Dihitung dan Ditetapkan Pemda

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 November 2022 | 09:45 WIB
Formula Upah Minimum 2023, Variabel Ini Dihitung dan Ditetapkan Pemda

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (28/11/2022). Pemprov DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp326.953 atau 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp4.900.798. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Seluruh provinsi telah menetapkan dan mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023 pada 28 November 2022. Kenaikan UMP yang terjadi bervariasi, dengan batas kenaikan adalah 10% sesuai dengan Permenaker 18/2022.

DKI Jakarta misalnya, UMP untuk 2023 mengalami kenaikan 5,6% menjadi Rp4,9 juta. Kemudian ada juga Jawa Tengah dengan UMP yang naik 8,01% menjadi Rp1,95 juta. Perlu dicatat, perhitungan UMP 2023 menggunakan formula baru yang ditetapkan melalui Permenaker 18/2022.

"Penyesuaian nilai UMP 2023 dihitung menggunakan formula baru dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, dan inflasi," sebut Kemnaker dalam unggahan di media sosial, dikutip Selasa (29/11/2022).

Baca Juga:
BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Sebagai informasi, indeks tertentu yang dimaksud adalah variabel α (alfa). Permenaker 18/2022 menjelaskan bahwa variabel alfa didapat dari kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang yang sudah ditentukan pemerintah pusat, yakni antara 0,1 sampai dengan 0,3.

"Penentuan nilai α ... harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja," bunyi Pasal 6 ayat (5) Permenaker 18/2022.

Penghitungan dan penetapan UMP 2023 juga harus memakai data yang valid bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga:
Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan rentang nilai alfa memberi ruang bagi Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk menghitung dan menimbang produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Rentang variabel alfa dianggap sebagai ruang dialog bagi Depeda untuk memberikan saran kepada gubernur dalam menetapkan kenaikan UMP 2023.

"Penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini mendorong optimalnya fungsi Dewan Pengupahan dalam melakukan analisis yang cermat," kata Indah.

Sesuai dengan Permenaker 18/2022, periode penetapan dan pengumuman UMP 2023 diperpanjang menjadi 28 November 2022, dari sebelumnya paling lambat 21 November 2022. Sementara upah minimum kabupaten/kota, ditetapkan paling lambat 7 Desember 2022, mundur dari sebelumnya 30 November 2022. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:00 WIB KOTA BANJARMASIN

Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Senin, 13 Mei 2024 | 14:42 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Timnas Indonesia Kembali dari Piala Asia U-23, DJBC Beri Layanan Ini

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi