Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Facebook dan Google Disebut Minta Penundaan Pembayaran Pajak Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Facebook dan Google Disebut Minta Penundaan Pembayaran Pajak Digital

NEW DELHI, DDTCNews—Raksasa penyedia layanan teknologi digital dari Amerika Serikat (AS) Facebook dan Google meminta penundaan atau penangguhan pembayaran pajak digital sebesar 2% kepada otoritas pajak India.

Keduanya, seperti dikutip dari 3 sumber anonim berbeda, beralasan saat ini perusahaan tengah berusaha memerangi dampak ekonomi dari pandemi virus Corona atau Covid-19. Karena itu, penangguhan pembayaran diajukan selama 6 bulan.

Para eksekutif dari Facebook dan Google berkumpul pada konferensi virtual yang digelar kelompok lobi bisnis AS-India pekan lalu. Konferensi itu memutuskan untuk mencari penundaan paling tidak 6 bulan, kata 3 orang yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Baca Juga: Tobin Tax dan Pajak Digital Resmi Berlaku, Ini Penjelasan Pemerintah

Seorang eksekutif mengatakan Google khususnya khawatir bahwa ketentuan tersebut tidak akan bisa cepat mengidentifikasi negara-negara di mana pengaturan iklan dibuat untuk menargetkan pengguna India, mengingat ada persyaratan teknologi.

“Semua orang sedang bergulat. Dalam penurunan ekonomi saat ini, fokus perusahaan adalah melindungi serangan bisnis akibat virus Corona,“ kata sumber yang bekerja untuk perusahaan teknologi global dan menggambarkan pajak sebagai ‘sakit kepala besar’.

Pemerintah India pekan lalu mengumumkan mulai 1 April semua tagihan untuk layanan digital yang disediakan di negara itu akan ditarik pajak 2%. Pajak ini, juga dikenal sebagai retribusi pemerataan, akan dibebankan pada layanan yang disediakan di India tempat pembayaran dilakukan di luar negeri.

Baca Juga: OECD Tunggu Tim Perpajakan Internasional Biden

Perusahaan e-commerce seperti Amazon dan eBay juga akan terkena pajak. Bahkan, setiap platform luar negeri yang mengalirkan, mengiklankan, atau menjual barang ke alamat IP India akan dikenakan pajak, menurut undang-undang baru yang akan dilaksanakan mulai 1 April 2020.

Atas informasi ini, Google dan Amazon menolak berkomentar, sedangkan Facebook tidak menanggapi pertanyaan. Kementerian Keuangan India, yang sedang berupaya meningkatkan cadangan pajaknya untuk memerangi virus Corona, juga tidak menanggapi informasi ini.

Pengguna internet India meningkat dengan cepat dan begitu juga e-commerce dan pasar iklan digital negara itu, membuatnya sangat menarik bagi Amazon dan pemain lain. Namun, jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh pajak baru masih belum jelas.

Baca Juga: Dinilai Jadi Pertanda Baik, AS Tahan Aksi Balasan Pajak Digital

Raksasa teknologi tampaknya terkejut oleh pajak. Menteri Keuangan India, sebagaimana dilansir Reuters, tidak menyebutkan retribusi selama pidato anggarannya pada bulan Februari. Pungutan tersebut dilaporkan termasuk dalam RUU Keuangan pada 23 Maret. (Bsi)

Topik : pajak digital, India, facebook, google
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 29 Desember 2020 | 09:15 WIB
SPANYOL
Senin, 28 Desember 2020 | 18:12 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 28 Desember 2020 | 11:15 WIB
INDIA
Jum'at, 25 Desember 2020 | 09:01 WIB
KONSENSUS OECD
berita pilihan
Senin, 18 Januari 2021 | 18:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 18:04 WIB
KABUPATEN KUDUS
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 17:41 WIB
VAKSINASI
Senin, 18 Januari 2021 | 17:08 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 18 Januari 2021 | 17:03 WIB
PEMBATASAN KEGIATAN
Senin, 18 Januari 2021 | 16:48 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK