Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

A+
A-
0
A+
A-
0
Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah India akhirnya menolak rekomendasi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor produk kayu medium density fibreboard (MDF) dengan ketebalan di bawah 6 milimeter asal Indonesia.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan penolakan tersebut menguntungkan industri MDF di Indonesia. Menurutnya, pemerintah telah berupaya mencegah India menerapkan BMAD atas produk tersebut.

"Kami menyampaikan sejumlah fakta yang menunjukkan industri MDF India tidak mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Anti-Dumping Agreement World Trade Organization (WTO)," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Lutfi menjelaskan Directorate General of Trade Remedies (DGTR) India sebelumnya mengusulkan adanya pengenaan BMAD senilai US$22,47/CBM—US$258,42/CBM terhadap produk MDF Indonesia pada 20 April 2021.

DGTR menilai industri MDF India mengalami kerugian material akibat impor produk yang serupa. Sekadar informasi, MDF merupakan jenis kayu olahan yang dibuat dari serpihan kayu yang dipadatkan.

Umumnya, produk tersebut dijual dalam bentuk lembaran menyerupai papan sebagai pengganti plywood. Kebanyakan lembaran kayu tersebut diolah kembali menjadi sebuah furnitur fungsional seperti meja, kursi, dan lemari.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor MDF Indonesia ke India cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Ekspor MDF ke India tertinggi terjadi pada 2016 sejumlah US$7,9 juta, sedangkan ekspor terendah tercatat pada 2020 senilai US$2,2 juta.

Dengan adanya keputusan dari DGTR India tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana meminta para produsen MDF untuk memanfaatkan peluang ekspor yang muncul.

"Kami mengajak eksportir MDF untuk memanfaatkan momentum keberhasilan ini dengan menggenjot ekspor Indonesia sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Topik : bea masuk tindakan pengamanan, BMTP, produk kayu, India, kebijakan bea, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak