Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, dari 350 Tapping Box, Hanya 50 Unit yang Berfungsi

A+
A-
0
A+
A-
0

Ilustrasi.

MAKASSAR, DDTCNews—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pemantauan sekaligus evaluasi kemanfaatan dan perkembangan alat rekam pajak (tapping box) bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

Berdasarkan rapat itu, diketahui dari 350 unit alat rekam yang terpasang di restoran, hanya 50 unit yang berfungsi. “Hasilnya kurang memuaskan. Alat rekam yang terpasang tidak dikontrol,” kata Aldiansyah Malik Nasution, Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK, Rabu (14/8/2019).

Aldiansyah menilai Bapenda Kota Makassar lalai dalam pengawasan dan diminta untuk bertanggung jawab. Ia menyebut kelalaian Bapenda berdampak pada hasil pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar yang kurang memuaskan.

Baca Juga: Cerita Daerah-daerah yang Kesulitan Pungut Objek Pajak ini, Kok bisa?

Sebab, Pemerintah Kota Makassar diketahui telah memasang sebanyak 350 alat rekam pajak di restoran, tetapi kenaikan penerimaan pajaknya dinilai tidak signifikan, Atas temuan ini, Aldiansyah meminta agar Bapenda Makassar segera menindaklanjuti.

Tindak lanjut dapat dilakukan dengan mendatangi restoran untuk memantau ulang alat rekam pajaknya. Aldiansyah menambahkan apabila terdapat indikasi unsur kesengajaan pada kerusakan alat itu, maka perlu diberikan sanksi penutupan usaha kepada pelaku.

Selain menyoroti masalah alat rekam pajak, KPK juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap dasar pengenaan harga tanah. Peninjauan ulang itu ditujukan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Diminta Permudah Izin Pemanfaatan Air Permukaan

Untuk itu, KPK menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerja sama tersebut diperlukan untuk menentukan zona nilai tanah per bidang khususnya pada wilayah komersial.

“Jadi peninjauan ulang terhadap zona nilai tanah wilayah komersial dengan sendirinya ini akan menambah penerimaan PBB dan BPHTB, ” katanya seperti dilansir posmakassar.com. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Hanya Raup Rp50 juta, Pajak Sarang Burung Walet Dicurigai Bocor

Aldiansyah menilai Bapenda Kota Makassar lalai dalam pengawasan dan diminta untuk bertanggung jawab. Ia menyebut kelalaian Bapenda berdampak pada hasil pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar yang kurang memuaskan.

Baca Juga: Cerita Daerah-daerah yang Kesulitan Pungut Objek Pajak ini, Kok bisa?

Sebab, Pemerintah Kota Makassar diketahui telah memasang sebanyak 350 alat rekam pajak di restoran, tetapi kenaikan penerimaan pajaknya dinilai tidak signifikan, Atas temuan ini, Aldiansyah meminta agar Bapenda Makassar segera menindaklanjuti.

Tindak lanjut dapat dilakukan dengan mendatangi restoran untuk memantau ulang alat rekam pajaknya. Aldiansyah menambahkan apabila terdapat indikasi unsur kesengajaan pada kerusakan alat itu, maka perlu diberikan sanksi penutupan usaha kepada pelaku.

Selain menyoroti masalah alat rekam pajak, KPK juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap dasar pengenaan harga tanah. Peninjauan ulang itu ditujukan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Diminta Permudah Izin Pemanfaatan Air Permukaan

Untuk itu, KPK menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerja sama tersebut diperlukan untuk menentukan zona nilai tanah per bidang khususnya pada wilayah komersial.

“Jadi peninjauan ulang terhadap zona nilai tanah wilayah komersial dengan sendirinya ini akan menambah penerimaan PBB dan BPHTB, ” katanya seperti dilansir posmakassar.com. (MG-nor/Bsi)

Baca Juga: Hanya Raup Rp50 juta, Pajak Sarang Burung Walet Dicurigai Bocor
Topik : kota makassar, KPK, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 28 Februari 2018 | 17:40 WIB
KOTA SEMARANG
Rabu, 15 Maret 2017 | 17:34 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 16 Maret 2017 | 10:14 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 17 November 2016 | 12:10 WIB
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
berita pilihan
Minggu, 26 Januari 2020 | 12:49 WIB
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Minggu, 26 Januari 2020 | 10:43 WIB
LAPORAN DARI TASMANIA
Sabtu, 25 Januari 2020 | 19:06 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 18:34 WIB
KOTA TANGERANG
Sabtu, 25 Januari 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 13:36 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019