Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Duh, Banyak Pemimpin Politik Terseret Kasus Pajak dan Keuangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Duh, Banyak Pemimpin Politik Terseret Kasus Pajak dan Keuangan

Ilustrasi. (DDTCNews)

PARIS, DDTCNews – Kelompok politik sayap kanan Prancis melayangkan protes karena selalu jadi sasaran tembak sistem peradilan. Menurut mereka, sistem peradilan di Negara Mode saat ini sarat muatan manipulasi.

Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pun mempertanyakan kinerja sistem peradilan saat ini. Hal tersebut dilontarkannya usai pengadilan menempatkannya sebagai mantan pemimpin negara pertama yang dipenjara akibat kasus hukum.

"Saya mempertanyakan apakah Prancis masih hidup di bawah aturan hukum atau ini tidak lebih dari taktik penyelidik yang mirip dengan Rusia di bawah pimpinan Putin," katanya, dikutip Senin (8/3/2021).

Baca Juga: Semester II/2021, Erdogan Bakal Naikkan Tarif Pajak Korporasi

Sarkozy tidak sendirian menghadapi tuntutan hukum setelah purnatugas. Mantan PM Francois Fillon dan mantan Menhan Francois Leotard ikut terseret kasus hukum. Sebagian besar dituduh melakukan tindak pidana keuangan dan kejahatan kerah putih lainnya.

Protes mantan presiden tersebut langsung direspons National Financial Prosecutors (Parquet National Financier/PNF), selaku badan antikorupsi yang didirikan pada 2014. Badan ini difokuskan terhadap penipuan finansial dan kejahatan kerah putih.

Direktur PNF Jean-Francois Bohnert mengatakan upaya hukum yang menyeret gerbong politik sayap kanan Prancis murni upaya penegakan hukum. Bohnert juga menegaskan tidak ada politisasi keadilan di lembaga penegak hukum Prancis.

Baca Juga: Akhir Kuartal II/2021, Perjanjian Pajak Israel-UAE Siap Disahkan

Dia mencontohkan kasus yang menimpa pendukung Sarkozy, yaitu wali kota di kota pinggiran Paris Patrick Balkany. Menurutnya, pemilihan target PNF karena yang bersangkutan diduga kuat memiliki rekening di luar negeri dan properti, tapi tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

"PNF tidak melakukan politik. Kami tidak menangani kejahatan politik, PNF menangani kejahatan ekonomi dan keuangan," tegasnya seperti dilansir themalaysianreserve.com. (rig)

Baca Juga: Pacu Penjualan Mobil Listrik, Tesla Minta Pemerintah Naikkan Pajak BBM
Topik : prancis, kasus pajak, tindak pidana keuangan, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 01 April 2021 | 16:00 WIB
AUSTRALIA
Kamis, 01 April 2021 | 12:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 31 Maret 2021 | 12:15 WIB
SELANDIA BARU
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK