Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

DPRD Protes Kenaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Minyak

A+
A-
0
A+
A-
0
DPRD Protes Kenaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Minyak

PADANG, DDTCNews - Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun ini dengan menaikkan tarif sejumlah pajak mendapat kritikan. Salah satunya datang dari anggota DPRD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Supardi yang mengimbau agar pemprov mencari jalan lain selain menaikkan tarif pajak untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Pasalnya, setiap kenaikan tarif akan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah harus kreatif, banyak yang bisa dilakukan. Jangan hanya pajak ke pajak saja, pajak kendaraan, retribusi, pajak BBM. Itu kan berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat akan terbebani," katanya, Rabu (18/4).

Baca Juga: Tahan Laju Inflasi, Tarif Pajak Bahan Bakar Dipangkas 6 Bulan

Menurutnya, alih-alih menaikkan pajak bahan bakar yang tidak populis, pemprov menggali potensi sektor lain, seperti menaikkkan pajak air permukaan. Kemudian mengejar sumbangan dari pihak ketiga dan memaksimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Seperti yang diketahui, tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) dijadwalkan resmi naik per Mei 2018. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Gubernur sebagai turunan dari perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB yang sudah disahkan DPRD.

Alhasil, diperkirakan harga BBM non-subsidi akan naik hingga 2,5% karena kenaikan pajak BBKB dari basis 5% menjadi 7,5%.

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Tapping Box Dipasang di Hotel dan Restoran

Sebagai hitungan awal untuk BBM jenis Pertalite yang harganya Rp7.600 per liter akan menjadi Rp7.761 atau dibulatkan Rp7.800 per liter. Kemudian Pertamax Rp8.900 per liter menjadi Rp9089 atau bisa dibulatkan menjadi Rp9.100 per liter.

Sementara itu, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai, meski pemerintah daerah memiliki hak menaikkan pajak kendaraan dan pajak bahan bakar. Namun, seharusnya Pemprov Sumbar melakukan kajian mendalam dulu sebelum menerapkannya.

“Perda yang ada tidak fair. Naiknya pajak yang diikuti naiknya harga BBM akan memberatkan masyarakat. Khusus untuk dunia usaha, naiknya harga akan memicu naiknya biaya produksi. Ujungnya nanti daya saing ekonomi Sumbar anjlok," terangnya dilansir Harian Haluan. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Populasi Mobil Listrik Makin Banyak, Pajak Bahan Bakar Bakal Dihapus

Topik : pajak daerah. berita pajak daerah, padang, pajak bahan bakar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 November 2020 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Begini Ketentuan dan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Rabu, 11 November 2020 | 17:37 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sinkronisasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pertamina Digandeng

Kamis, 15 Oktober 2020 | 08:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

16.000 Kendaraan Dapat Pemutihan Pajak, Anda Bagaimana?

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK